Dampingi Jokowi, Luhut Batal Mediasi dengan Haris Azhar-Fatia KontraS

VIVA – Proses mediasi antara Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinaror Kontras, Fatia Maulidiyanti, urung menjalani mediasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, batal lagi.

Harusnya digelar pada 1 November 2021 kemarin, Luhut meminta untuk menundanya. Hal itu karena Luhut mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi COP26. Untuk itu, Luhut minta mediasi dilakukan pasca pulang ke Tanah Air.

"Di surat tersebut kami menyampaikan bahwa kami minta mediasi dijadwalkan kembali," ucap kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang kepada wartawan, Selasa 2 November 2021.

Untuk kapan jadwal ulang mediasinya, dia mengaku belum tahu. Sebab, hal itu baru bisa ditentukan pihaknya pasca tiba di Tanah Air. Juniver tidak membeberkan persiapan mereka dalam proses mediasi. Saat ditanya apakah akan membuka pintu maaf dalam proses mediasi, dia mengatakan hal itu melihat perkembangan saat mediasi nanti berlangsung.

"Ya kami lihatlah perkembangannya. Kami lihat dia mau bagaimana," kata dia lagi.

Sudah Pernah Ditunda

Sebelumnya, mediasi antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Luhut juga ditunda. Harusnya, mediasi dilakukan pada Kamis, 21 Oktober 2021, lalu.

Agenda itu disebut dibatalkan Polda Metro Jaya. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Haris dan Fatia, Pieter Ell. Kata dia, rencana mediasi itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata oh ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. Ditunda untuk waktu yang (belum) ditentukan," ujarnya di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 21 Oktober 2021.

Luhut Laporkan Haris

Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan dan difitnah.

Luhut melaporkan keduanya lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar.

Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk Kontras tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

Baca juga: Haris Azhar dan Luhut Batal Mediasi Lagi, Ditunda 1 November