3 Penumpang KRL Positif Corona, Ridwan Kamil: PSBB Bisa Gagal

VIVA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meredam penularan Corona Covid-19 yang sudah dilakukan sejumlah daerah. Kebijakan ini dinilainya bisa gagal.

Emil, sapaan akrabnya menjelaskan alasan tersebut karena ditemukan tiga penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Bogor-Jakarta yang positif Corona. Hasil ini merujuk test swab polymerase chain reaction (PCR).

"3 positif covid dari 325 penumpang KRL Bogor-Jakarta yg kami sampling dgn test swab PCR. Ini artinya KRL yg masih padat bisa menjadi transportasi OTG pembawa virus," demikian cuitan Ridwan Kamil di akun Twitternya, @ridwankamil yang dikutip pada Senin, 4 Mei 2020.

Bagi Emil, dengan kejadian ini maka PSBB yang sudah diterapkan bisa gagal. Ia bilang sudah melaporkan hal ini ke Gugus Tugas Pusat dan Kementerian Perhubungan. 

"PSBB bisa gagal. Sdh dilaporkan ke gugus tugas pusat & kemenhub. Semoga ada respons terukur dari pihak operator KRL," tulis Emil.

Sebelumnya, Emil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan usul agar KRL disetop sementara untuk mendukung kebijakan PSBB. Usulan ini disampaikan setelah diberlakukan PSBB periode pertama di provinsi Jakarta dan wilayah Bodebek, Jawa Barat.

Namun, usulan ini ditolak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim. Alasan Kementerian Perhubungan tak setuju KRL disetop karena terkait erat dengan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB.

Penghentian KRL dinilai akan membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Padahal, mereka bekerja di sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB, yang tersebar di wilayah penyangga ibu kota. 

Jika operasional KRL disetop sementara, justru dianggap malah menimbulkan masalah baru dalam upaya penanganan Corona.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Marves Jodi Mahardi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 April 2020.