Didemo Ribuan Mahasiswa, Begini Jawaban Rektorat Gunadarma

VIVA – Pihak Rektorat Universitas Gunadarma akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ribuan mahasiswanya, pada Senin kemarin 9 Maret 2020. Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya keringanan biaya semester hingga ancaman sanksi cuti bagi mereka yang nunggak.

Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana mengaku, persoalan ini adalah urusan internal yang terjadi akibat kesalahpahaman atau miss komunikasi.

“Ini kan antara anak dan orang tua. Jadi, ada yang minta keluwesan perihal kebijakan pembayaran. Nah sebagai seorang bapak kami juga ingin mereka tetap kuliah,” kata Budi, Selasa 10 Maret 2020

Dia menyebut salah persepsi itu yang memunculkan gerakan solidaritas para mahasiswa.

“Namun, karena ada miss persepsi, ada yang tidak tersampaikan sehingga seolah-olah mereka dicutikan dan lain-lain. Nah ini kan yang menjadi pemicu gerakan,” jelasnya.

Namun, ia menekankan pihaknya memiliki iktikad baik untuk mempermudah mahasiswa soal pembayaran. 

“Jadi, istilah pecah blanko itu dalam satu semester memang ada perubahan cicilan 70 persen pada bayaran pertama dan bayaran kedua 30 persen. Namun, ternyata itu memberatkan mereka, sehingga kembali seperti dulu, yakni 50-50,” sebutnya.

Dengan sistem yang kembali seperti dulu, cicilan uang semester dapat dilakukan dua kali dengan nominal besaran setengah-setengah. 

“Cuma kan yang namanya pendidikan pun ada prosedur, bagaimana bila mau keluar nilai tapi mereka belum melunasi kewajibannya,” ujar Budi

Dari negosiasi dengan mahasiswa Kemarin, akhirnya disepakati bahwa nilai yang tak keluar itu bukan hangus, tapi tak bisa dilihat internal. 

“Itu semacam digital locker ya, yang bisa dilihat mahasiswa. Ini sebenarnya mereka enggak dirugikan, tapi kebijakan ini belum tersosisalisasi dengan baik,” jelasnya

Kemudian, lanjut Budi, ketika ada gerakan seperti itu maka banyak kebutuhan mahasiwa yang lainnya. Para mahasiswa juga menyoroti belum terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Mereka mempertanyakan kenapa BEM tingkat universitas belum terbentuk. Akhirnya di dalam dialog kemarin dikembalikan ke mahasiswa, ya silahkan karena ini kan demokratis,” ujarnya.

Budi pun membantah jika pihaknya dianggap tidak transparan dalam hal pengelolaan uang kampus. 

“Sebagai institusi dibawah kementerian dan institusi swasta yang dikelola oleh yayasan, Alhamdulillah dari keuangan kami diaudit lembaga-lembaga yang berkompeten,” kata dia

Tuntutannya lainnya terkait pemerataan fasilitas di seluruh kampus Gunadarma, baik di Jakarta maupun wilayah Bekasi. Ia menegaskan hal itu dapat terealisasi namun semua ada aturan, salah satunya terkait perizinan.

“Oke akhirnya akan kami sampaikan melalui locker digital atau semacam informasi yang bisa mereka akses masing-masing. Sebenarnya bagi kami tidak ada yang disembunyikan setiap tahun, kami pun diaudit oleh lembaga publik pajak pun Alhamdulillah kami taat,” ujarnya.