Golkar Janji Pansus Banjir Tidak Politis
- Dok Anies Baswedan
VIVA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD DKI Jakarta turut mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) banjir. Kini, pembentukannya sudah hampir final. Meski begitu, pansus itu dianggap bukan tujuan politis dan menyasar Gubernur Anies Baswedan.
Fraksi Golkar menganggap, pansus ditujukan supaya rakyat Jakarta ke depan bisa terbebas dari bencana berulang. Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco, meski pimpinan pemerintahan berganti, banjir selalu menjadi peristiwa tahunan.
"Harus ada tindakan konkret terkait banjir. Harus ada niat yang serius untuk menyelesaikannya. Tidak bisa rakyat Jakarta dibuat begini terus, seolah-olah tidak ada yang mau peduli," ujar Basri kepada VIVAnews, Jumat, 28 Februari 2020.
Basri menyampaikan, Pansus Banjir sudah hampir final. Pentingnya pansus ini dibentuk, jelas dia, baru memasuki 2020 ini saja setidaknya lima kali diterjang banjir. Maka dewan perlu melihat lebih komprehensif untuk menentukan langkah penanganan ke depan.
"Pansus Banjir hampir pasti akan dilaksanakan. Sudah diputus di Bamus (Badan Musyawarah) dan sudah disetujui pimpinan. Rakyat Jakarta juga menantikan ada solusi jitu terbaik terkait masalah banjir," jelasnya.
Mengenai adanya kekhawatiran kalau pansus ini nanti justru lebih politis ke Gubernur Anies Baswedan, Basri mengatakan tujuan pembentukan bukan untuk itu. Bahwa tujuan pansus, murni untuk perbaikan total penanganan banjir. Pansus tidak boleh disusupi hal lain seperti upaya politis dari pihak-pihak tertentu.
"Kerja pansus harus tuntas dan tidak boleh dipakai untuk kepentingan lain. Harus lurus agar sampai pada tujuannya," ujar Basri.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi gerah dengan kondisi Jakarta yang selalu banjir pascahujan turun. Politikus PDI Perjuangan itu bahkan mengatakan, bakal membentuk Pansus Banjir. Ini dilakukan untuk menanyakan kepada Pemerintah Jakarta terkait penanggulangan banjir.
“Yang jelas akan ada pansus banjir untuk bisa mempertanyakan itu. Sudah ada permintaan dari fraksi. Kita lihat saja. Biasanya banjir lima tahun sekali, ini tiap hujan banjir, kan jadi pertanyaan,” ujar Prasetyo saat meninjau banjir, Selasa, 25 Februari 2020. (ase)