Klarifikasi Menteri Basuki soal Silang Pendapat dengan Anies

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengklarifikasi isu silang pendapat antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini terkait dengan penanganan Kali Ciliwung yang kerap menjadi perdebatan usai banjir melanda Ibu Kota. 

Basuki pun menegaskan bahwa konsep normalisasi ataupun naturalisasi Sungai Ciliwung tidak perlu ada pro kontra. Sebab, dua-duanya memiliki konsep yang sama, yaitu melebarkan sungai. 

"Sama saja, enggak ada pro kontra. Mau naturalisasi, dengerin pPak Nirwana Yoga dan Pak Yayat Supriana, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya, yang penting itu," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.

Bagi Basuki, naturalisasi ataupun normalisasi itu yang penting jangan sampai tidak dikerjakan. Dia pun yakin Anies sepakat dengan pelebaran sungai tersebut.

"Ya kan kalau enggak dilebarkan, gimana. Kalau saya kira definisinya naturalisasi di pergub (peraturan gubernur) kan juga pada pelebaran sungai," jelas dia. 

Basuki pun menegaskan apa yang disampaikannya kemarin tidak sedikit pun menyinggung atau menentang konsep naturalisasi Anies Baswedan.

"Apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau saja mungkin yang menginterpretasikan. Buat saya enggak ada masalah," kata Basuki.

Sisa pengerjaan normalisasi atau naturalisasi Ciliwung sebanyak 17 km dari total 33 km itu menurutnya memang harus diteruskan. Terutama untuk pelebaran sungai. Bedanya, lanjut Basuki, naturalisasi hanya menambah penutupan berupa tanaman rumput atau penghijauan di atasnya atau tidak menggunakan beton.

"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya. Dari dulu ada (kesepakatannya). Yang penting tugasnya masing-masing," ujarnya. (ase)