Wacana Jalan Margonda Depok Berbayar, Polisi Sebut Tak Tepat
- VIVAnews/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Sutomo, mengemukakan, wacana jalan berbayar di kawasan Margonda, Depok, belum tepat.
Menurut dia, langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan macet ialah pembenahan dan bukan dengan kebijakan yang membebani rakyat.
“Kalau untuk solusi macet, yang tepat itu harusnya pembenahan jalan. Di Depok itu jangan banyak u turn (putaran). Harusnya kalau ada putaran itu harus ada underpass atau fly over,” katanya kepada wartawan, Rabu, 27 November 2019
Namun, Sutomo mengemukakan, belum pernah diajak rapat mengenai rencana jalan berbayar itu. "Nanti kalau diajak rapat mungkin akan kita kaji, makanya saya kaget ketika teman-teman media nanya ini,” ujarnya.
Ketika disinggung soal kondisi Jalan Margonda, Sutomo mengatakan, harus ada evaluasi dan kajian mendalam. Pemerintah Depok, kata Sutomo, semestinya bisa mencontoh Tangerang Selatan (Tangsel).
“Enggak usah belajar jauh-jauh ke Jepang, lihat aja di Tangsel. Margonda ini dibanding Tangsel lebih bagus Tangsel. Suruh (Pemkot) contoh Tangsel sana," katanya.
Tak hanya itu, Sutomo juga mengkritik kondisi Jalan Margonda lantaran banyaknya titik yang dianggap berbahaya. Di antaranya, temuan trotoar yang bolong dan drainase yang terkesan asal jadi sehingga kerap menyebabkan banjir di kala musim hujan dan ini berdampak pada kemacetan.
“Pemerintah Depok harusnya mendengar saran dari stakeholder terkait dan masyarakat, juga termasuk saran dari rekan-rekan wartawan. Kita lihat, masih ada lubang yang membahayakan harusnya segera ditutup, drainase benahi dulu biar enggak banjir. Jadi yang kecil-kecil aja dulu benahi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutomo mengatakan, berdasarkan data, jumlah volume kendaraan khususnya roda dua (sepeda motor) yang melintas di Jalan Margonda mencapai sekira 4.500 unit per jam. “Itu baru motor aja, dan biasanya volume itu padat di pagi hari saat jam kerja,” katanya.
Terkait hal itu, ia pun berharap, pihaknya ikut dilibatkan dalam kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari kondisi Jalan Margonda. “Intinya Jalan Margonda itu kurang penataannya," ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan jalan berbayar atau kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), di sejumlah daerah penyangga Ibu Kota Jakarta. Beberapa kawasan yang disasar ialah Jalan Kalimalang, Kota Bekasi dan Jalan Margonda, Kota Depok.