DKI Diminta Tingkatkan Pendidikan daripada Bayar Konsultan Rp600 Juta

VIVA – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyekolahkan anak-anak di kampung kumuh alih-alih menganggarkan hingga Rp600 juta hanya untuk membayar konsultan untuk penataan kampung.

Dengan ditingkatkannya taraf pendidikan, menurut Ida, dengan sendirinya, kualitas kampung juga akan meningkat. "Coba kalau (ajuan) uang itu untuk mengangkat pendidikan anak yang ada di RW tersebut. Berapa banyak yang terangkat untuk menjadi orang pintar?" ujar Ida di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.

Ida menyampaikan, anggaran yang diusulkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI terlalu besar. DPRD lebih setuju anggaran digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya membayar konsultan. "Kita sudah oke, sampai SMA dia dibiayai oleh KJP, kan tidak ada salahnya kalau dia dibiayai juga sampai ke kuliah," ujar Ida.

Komisi D, menurut Ida, saat ini masih menunggu perubahan yang dilakukan Dinas Perumahan atas ajuan anggaran. Ida berjanji mencoret jika ajuan tetap dianggap tidak masuk akal. "Kami masih menunggu ajuan yang mereka revisi," ujar Ida.

Diketahui, ajuan termasuk dalam pelaksanaan program community action plan (CAP) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Rincian ajuan adalah biaya langsung untuk personel sebesar Rp475.800.000, juga biaya langsung non-personel senilai Rp29.757.030.