Melihat Kondisi, Wajar DKI Anggarkan Rp5 Miliar untuk Influencer
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA – Jagad maya baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta soal anggaran sebesar Rp5 miliar untuk mempromosikan pariwisata di DKI Jakarta menggunakan jasa lima orang influencer di media sosial. Usulan anggaran itu sudah tercatat pada dokumen Kebijakan Umum APBD - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2020.
Menanggapi hal itu, Sekjen Transparancy Internasional Indonesia (TII), Danang Tri Sasongko, menilai bahwa nomenklatur anggaran yang ditujukan untuk para influencer mempromosikan sejumlah destinasi wisata di media sosial adalah hal yang wajar.
"Kalau untuk promosi jaman sekarang mestinya itu wajar, memanfaatkan media sosial dengan bekerja sama dengan influencer itu wajar saja," kata Danang kepada VIVA, Sabtu malam, 26 Oktober 2019.
Terkait dengan sistem penganggaran yang diarahkan kepada perorangan atau per-influencer, Danang menilai, hal itu berbeda dengan nomenklatur dalam sebuah anggaran APBD pada umumnya.
"Jaman sekarang, yang bisa menyediakan jasa promosi kan bisa perorangan atau perusahaan. Dan kalau nomenklatur anggaran itu kan memang belum menunjukkan bagaimana para influencer itu akan diprocure," ujarnya.
Sehingga ia menegaskan, nomenklatur anggaran promosi pariwisata yang ditujukan kepada influencer di media sosial itu adalah hal yang wajar dilakukan diera digital saat ini.
Sebelumnya, Sekertaris Pariwisata dan Budaya Asiantoro mengakui, pihaknya sempat menganggarkan promosi sejumlah destinasi wisata di DKI Jakarta dengan menggunakan jasa influencer atau famtrip. Penyelenggaraan aktifitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial dengan menggunakan lima orang influencer dengan anggaran Rp5.008.691.930.
Namun, Asiantoro mengatakan, anggaran promosi pariwisata yang menggunakan jasa influencer dengan budget anggaran Rp5 Miliar untuk lima influencer itu sudah tidak dianggarkan kembali pada tahun 2020. Hal itu dilakukan karena saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah gencar melakukan efisiensi anggaran.
"Itu sudah dicoret itu, sudah tidak ada lagi itu. Kan sekarang kita sedang lakukan efisiensi, gak ada anggarannya itu," kata Asiantoro kepada VIVAnews.