Ketua RT/RW Bakal Tagih Tunggakan BPJS, Ribuan Pengendara Ditilang
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Ribuan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat menunggak iuran. Tunggakan mencapai Rp9 miliar.
Untuk menagih iuran itu, seluruh RT dan RW serta dua warga yang direkrut BPJS dikerahkan. Tercatat, ada 31 RW dan 251 RT di kelurahan itu.
Nantinya, menurut Lurah Mekarjaya Zainal Arifin, RT RW akan membantu mensosialisasikan keterangan BPJS di forum warga maupun pengajian lingkungan. "Ada dua kader kami yang direkrut oleh BPJS untuk door to door membantu proses pelaksanaan sosialisasi dan penagihan,” katanya pada awak media, Rabu, 11 September 2019.
Terdapat, sekitar 3.000 dari 60 ribuan peserta BPJS di kelurahan itu yang menunggak iuran. Baca: Warga Tunggak BPJS Rp9 Miliar, RT RW di Depok Dikerahkan untuk Menagih.
Berita soal RT RW dilibatkan untuk sosialisasi tunggakan iuran BPJS itu menjadi berita terpopuler yang terjadi di seputar Jakarta, di laman VIVAnews, Rabu, 11 September 2019.
Berita lainnya yang juga menjadi perhatian pembaca VIVAnews yaitu soal rencana pemeriksaan aktivis Sri Bintang Pamungkas. Rencananya, Sri Bintang diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Rabu, 11 September 2019. Pemeriksaan terkait pernyataan Sri Bintang yang mengajak menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Namun, hingga kemarin siang, Sri Bintang tidak hadir. Sri Bintang sendiri mengaku tidak mendapat surat panggilan. Keluarganya juga disebut tak menerima surat panggilan tersebut. Lantaran itu, dirinya mengaku tidak datang ke Mapolda Metro Jaya.
Selain dua berita di atas, kabar menarik lainnya datang dari Operasi Patuh Jaya. Selama dua pekan razia dilakukan, polisi telah menilang 8.000 pengendara di Depok. Jumlah pelanggaran dari angka tersebut masih didominasi kendaraan roda dua alias motor. Rata-rata mereka melintas di jalur cepat Jalan Margonda.
Tak hanya itu. Puluhan kendaraan juga disita dalam razia tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pelanggar tahun lalu, pada 2019 ini terjadi penurunan jumlah pelanggar. Penurunan mencapai sekitar 50 persen. Seperti apa pelanggaran yang terjadi?
(ren)