Prabowo: Pin Emas DPRD DKI Harus Diterima dong

VIVA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI memastikan seluruh anggota DPRD DKI terpilih dari parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu akan menerima pin emas yang menjadi hak para Wakil Rakyat untuk kawasan Ibu Kota itu.

Menurut salah satu anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, pin emas merupakan simbol juga dari kemenangan para anggota dewan meraih suara rakyat, lantas duduk di parlemen daerah.

"Ya (pin emas) harus diterima dong. Itu kan satu hal kebanggaan yang kita dapat dari perjuangan selama ini," ujar Prabowo saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh VIVAnews pada Rabu, 21 Agustus 2019.

Prabowo, yang juga anggota DPRD DKI periode 2014-2019, menyampaikan pengadaan pin oleh Pemprov DKI, juga sesuai ketentuan. Ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menentukan pin emas sebagai salah satu aksesori anggota DPRD.

"Pengadaan itu sesuai ketentuan kan," ujar Prabowo.

Dia juga mengemukakan, jika Permendagri mengatur, maka penggunaan pin emas sama sekali bukan persoalan. Prabowo mengaku tak mempersoalkan jika anggota DPRD DKI terpilih lain, seperti para anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), memilih untuk menolak pemberian pin.

"Kalau sudah ada aturannya, berarti pin emas itu enggak ada masalah," ujar Prabowo.

Diketahui, anggaran pengadaan pin emas ada di SKPD Sekretariat Dewan dalam ajuan RAPBDP DKI 2019. Jumlahnya adalah Rp.1.332.351.139.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengatakan, anggaran pin emas dinilai tidak memiliki manfaat nyata untuk masyarakat Jakarta.

"Saya kira itu hanya buang-buang uang ya," ujar Lucius saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Lucius menyampaikan, sebagai anggota DPRD, para wakil rakyat harus ingat tugas mereka adalah mewakili kepentingan rakyat di pemerintahan. Sementara, penganggaran pin, sekadar keperluan aksesoris yang tidak terkait dengan tugas itu.

"Mestinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu keberadaannya tidak ditentukan oleh aksesori," ujar Lucius.

Lucius juga mengemukakan, alih-alih dianggarkan untuk aksesori, Pemprov DKI akan lebih baik mengalokasikan anggaran untuk mendukung kinerja anggota DPRD. Para anggota DPRD harus bisa betul-betul menjalankan tugasnya menjadi wakil rakyat.

"Yang paling penting bagaimana mereka sebagai wakil rakyat bisa menjadi saluran untuk perjuangan aspirasi rakyat," ujar Lucius. (ren)