Pemprov DKI Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Guru Madrasah

VIVA – Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, akan memberi perhatian khusus pada guru madrasah. Pemprov DKI, ingin agar guru madrasah di Jakarta mendapat kehidupan yang sejahtera. 

Hal tersebut disampaikan Anies, saat menghadiri kegiatan Seminar Pendidikan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) DPW DKI Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2018.

"Pagi ini silaturahmi dengan PGMI Jakarta dan sejak beberapa tahun ini, memang menjadi concern dari guru madrasah, karena mereka berada di Jakarta, mengajar anak-anak kita, tetapi kesejahterannya berbeda dengan guru-guru di sekolah umum," kata Anies

Gubernur DKI mengatakan, perbedaan kesejahteraan antara guru sekolah umum dengan guru madrasah disebabkan karena beda naungan. Guru di sekolah umum berada di bawah naungan Pemprov DKI langsung, sedangkan guru sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

Karena hal itulah, Pemprov belum bisa berbuat banyak untuk guru madrasah, karena ada tata aturannya. Namun, itu menjadi hambatan yang harus diatasi. Pemprov DKI terus berpikir dan mencari cara agar dapat turut menyejahterakan guru madrasah.

"Pada akhir Januari yang lalu di Pemprov, kita ada Rapim terbatas khusus mengenai ini dan menugaskan kepada Sekda (Sekretaris Daerah) untuk mulai menjajaki potensi, agar kita bisa membantu kesejahteraan guru madrasah dan itu harus dicari peluang-peluang aturannya. Karena, memang ada tata aturannya," ujar Anies.

Anies menginstruksikan Sekda Saefullah untuk membicarakan hal ini dengan Kementerian Keuangan RI, Kemendagri, dan Kementerian Agama. Anies menginginkan guru madrasah harus mendapatkan keadilan yang setara dengan guru sekolah umum.

"Jadi, kita sudah menugaskan Sekda untuk berkomunikasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenag untuk mencari ruang, sehingga kita bisa membantu. Intinya, kita ingin semua yang mendidik anak kita di Jakarta, orangtuanya sama, mereka adalah pembayar pajak di Jakarta juga. Tetapi, yang satu kesejahteraannya lebih tinggi daripada yang lain. Dan, tidak ada kesetaraan yang sepadan di Jakarta dan berkeadilan untuk semuanya," ujarnya.