Gagal Capai Kesepakatan, Pemerintah AS Masih Tak Beroperasi

VIVA – Parlemen Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan dalam rapat yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2018, untuk mengakhiri kondisi 'shutdown' yang dialami pemerintah lantaran tak bisa menyepakati anggaran pemerintah untuk tahun 2018.

Meski anggota Kongres dari Partai Republik dan oposisi Partai Demokrat mengatakan telah mengalami beberapa kemajuan, pemungutan suara direncanakan kembali dilakukan pada pukul 01.00 dini hari, waktu Amerika Serikat.

Kondisi 'shutdown' atau penghentian pelayanan pemerintah, akan berdampak pada nasib ratusan ribu pegawai pemerintah yang terancam dirumahkan, tanpa dibayar, dan berbagai kegiatan pemerintahan lainnya.

Setelah sesi kongres khusus yang diadakan pekan lalu dan berujung pada tindakan saling tuduh antara kedua partai, Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell berjanji untuk menanggapi masalah Demokrat mengenai isu-isu kunci, seperti reformasi imigrasi.

Sementara itu, Senator Demokrat, Chuch Schumer menanggapi dan mengatakan, dengan senang hati akan melanjutkan kembali pembicaraan dengan pemimpin mayoritas, untuk kembali 'membuka' roda pemerintahan. Meski demikian, menurut dia, kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan mengenai jalan ke depan.

Harapan bahwa 'shutdown' itu bisa berakhir akhir pekan kemarin harus kembali kandas lantaran kelompok dari kedua pihak masih gagal menyelesaikan perbedaan pendapat.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kemarin telah mendorong para pemimpin Partai Republik untuk meminta 'pilihan nuklir'. Ini merupakan sebuah prosedural untuk mengubah peraturan kongres, agar mengizinkan sebagian anggaran berjalan menggunakan mayoritas 51 suara, untuk mengakhiri 'shutdown'.

Namun, para pemimpin Senat telah mewaspadai langkah semacam itu di masa lalu, karena dianggap bisa 'menghantui' mereka pada saat pihak lain memegang posisi mayoritas.

Dilansir Channel News Asia, Senin, 22 Januari 2018, inti dari perselisihan yang berujung pada 'shutdown' ini yakni isu imigrasi.

Demokrat menuduh Republik, 'meracuni' sebuah kemungkinan di bawah kendali Trump untuk menolak melanjutkan program perlindungan 700 ribu anak-anak imigran tak berdokumen yang ada di Amerika, supaya tidak dideportasi. (art)