8 Strategi Kemlu Demi Stabilitas Kawasan ASEAN
- VIVA/Dinia Adrianjara
VIVA – Politik luar negeri Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Singapura di ASEAN pada periode 2018.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri 2018 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018.
Indonesia, kata Retno, akan aktif berupaya agar ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok menghasilkan Code of Conduct yang 'practical' dan efektif demi stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.
"Indonesia akan mendorong agar ASEAN aktif dalam pembahasan penguatan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik. Sentralitas ASEAN perlu dipertahankan," kata Retno.
Selain itu, strategi kedua dalam polugri Indonesia di 2018 yakni meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan bagi dunia yang lebih damai dan stabil. Pada konteks ini, Indonesia berstrategi meningkatkan kemitraan dengan Negara Sehaluan, yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan dunia.
Strategi ketiga, Indonesia memastikan akan menyukseskan beberapa perhelatan internasional yang penting tahun ini seperti Asian Games, Our Ocean Conference, Pertemuan Tahunan IMF, World Conference on Creative Economy, serta Indonesia-Africa Forum.
Dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mengintensifkan kampanyenya dalam pemilihan tersebut.
Soal pemagaran batas wilayah, strategi kelima politik luar negeri Indonesia berkomitmen agar kedaulatan terus dilakukan antara lain melalui intensifikasi negosiasi penyelesaian batas negara.
"Keenam, untuk meningkatkan perlindungan beyond protection, Kemlu akan menyelesaikan dan meluncurkan safe travel sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bepergian ke luar negeri," ujar Retno.
Strategi ketujuh yaitu memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerja sama perdaganan dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA maupun PTA.
"Kedelapan, diplomasi Indonesia akan diperkuat untuk memerangi kejahatan lintas batas termasuk perdagangan manusia, UU tentang Ilegal fishing, kejahatan obat terlarang, radikalisme dan terorisme," ujarnya menegaskan.