Menlu: Negara Harus Hadir di Perbatasan

VIVA – Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat perbatasan untuk mencegah tenaga kerja Indonesia tidak berdokumen serta warga negara korban perdagangan manusia ke wilayah Malaysia, melalui jalur Entikong-Tebedu.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat, Selasa, 21 November 2017.

"Negara harus hadir di perbatasan sebagai pintu terakhir dan memastikan WNI bisa bermigrasi dengan aman," kata Retno kepada aparat yang bertugas di pos pelintasan Entikong.

Kunjungan ini dilakukan untuk memantau pelayanan dan perlindungan WNI di perbatasan, yang menjadi pintu perlintasan utama warga negara Indonesia menuju ke Serawak, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Diperkirakan sekitar 700 sampai 800 WNI masuk ke Malaysia dan Brunei Darussalaam melalui jalur Entikong-Tebedu setiap harinya. Di sisi lain, rata-rata sekitar 2000 WNI tidak berdokumen dideportasi dari Serawak melalui jalur tersebut setiap tahunnya.

Menurut Imigrasi Malaysia, saat ini terdapat sekitar 155 ribu WNI bekerja secara resmi di wilayah Serawak. Jumlah tersebut merupakan 95% dari seluruh tenaga kerja asing yang ada di Serawak. Sementara itu, jumlah TKI tidak berdokumen diperkirakan sekurangnya 20 ribu.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selain arus TKI tidak berdokumen, perbatasan Kalimantan Barat - Serawak belakangan juga banyak dijadikan rute perdagangan manusia dari Indonesia ke Timur Tengah. (mus)