Spanyol Larang Referendum, Warga Catalan Antre Beri Suara

VIVA.co.id – Warga Catalan mulai antre untuk memberikan suara dalam referendum kemerdekaan yang dilarang Pemerintah Spanyol. Referendum itu telah menimbulkan kekhawatiran akan kerusuhan di  wilayah timur laut yang kaya raya tersebut.

Seperti dilansir Reuters, referendum yang telah dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol itu, membuat negara ini masuk ke dalam krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dekade. Referendum itu juga menimbulkan kekhawatiran terjadi kekerasan jalanan sebagai ujian bagi Madrid dan Barcelona.

Kepada Reuters, seorang saksi mata mengatakan, pasukan Garda Sipil kepolisian nasional mulai dikerahkan ke Barcelona, di mana sekitar 100 van polisi masuk ke Ibukota Catalonia dari pelabuhan lokasi mereka ditempatkan.

"Saya sudah bangun pagi karena negara membutuhkan saya," kata Eulalia Espinal I Tarro, seorang pensiunan berusia 65 tahun yang antre di luar tempat pemungutan suara, di sebuah sekolah di Barcelona, pada pukul 5 pagi waktu setempat. 

Dia mulai antre bersama sekitar 100 orang lainnya di sana. Mereka mulai antre empat jam sebelum jadwal pemungutan suara dimulai. "Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tapi kami harus berada di sini."

Polisi Spanyol telah menangkap petugas Catalan lantaran mengarahkan referendum, menyita selebaran kampanye, menutup hampir 2.300 sekolah yang ditunjuk sebagai TPS dan menduduki pusat komunikasi pemerintah Catalan.

Namun, pemimpin Catalan yang didukung para pendukung kemerdekaan, menolak untuk membatalkan rencana mereka. Para keluarga telah menempati sejumlah sekolah yang dialokasikan sebagai pusat TPS dan menginap di sana untuk mencegah polisi menyegelnya.

Pemimpin Catalan Pro-kemerdekaan Carles Puigdemont mengatakan, jika pemungutan suara yang menyatakan "ya" menang, pemerintah Catalan akan mengumumkan kemerdekaan dalam waktu 48 jam, namun sejak mengakui tindakan keras Madrid para pemimpin regional telah merusak pemungutan suara.

Pemerintah Madrid yang telah mengirim ratusan polisi ke Catalonia untuk memberlakukan larangan  pengadilan terkait pemungutan suara, yakin telah melakukan  pencegahan yang cukup untuk mencegah referendum.

Meski mayoritas ingin mengadakan referendum namun jajak pendapat  menunjukkan sekitar 40 persen warga Catalan yang mendukung kemerdekaan.