Menteri Susi Kembali Dapat Pujian, Kali Ini dari FAO

VIVA.co.id – Bagi FAO, Indonesia telah dianggap sebagai negara mitra kerja FAO yang cukup penting. Pengakuan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization of the United Nations / FAO), Jose Graziano Da Silva.

Hal utamanya dalam upaya pengimplementasian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 FAO. Indonesia, yang menjadi negara pihak pada Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) secara nyata telah berkontribusi aktif dalam pemberantasan praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, dinilai oleh Da Silva sebagai tokoh yang berpengaruh dan disegani bahkan di tingkat global. Dalam berbagai kesempatan di tataran internasional, Pemerintah Indonesia juga secara konsisten menyerukan pentingnya pemberantasan berbagai aspek kejahatan yang terkait erat seperti penyelundupan (smuggling) dan perbudakan (slavery).

Pujian itu disampaikan Da Silva di sela-sela prosesi penyerahan Surat Penunjukan (Letter of Appointment) Duta Besar Esti Andayani sebagai Wakil Tetap Pemerintah Indonesia untuk FAO di Markas Besar FAO, Roma, tanggal 14 Juni 2017.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Esti Andayani yang didampingi oleh Pejabat Fungsi Multilateral KBRI Roma menyampaikan apresiasi atas kerja sama RI dengan FAO yang selama ini terjalin dengan sangat baik. “Saya mengharapkan di masa mendatang hubungan antara Indonesia dan FAO dapat semakin ditingkatkan, khususnya terkait bidang ketahanan pangan dan nutrisi”, demikian Duta Besar Esti Andayani seperti disampaikan melalui rilis dari KBRI Roma.

Saat ini, terdapat lebih dari 650 proyek yang diimplementasikan FAO di seluruh Indonesia dengan nilai kesepakatan mencapai US$350 juta untuk jangka waktu lima tahun hingga 2020. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan proyek kerja FAO dengan negara lainnya.

Kolaborasi RI-FAO juga tercermin dari Country Programming Framework (CPF) 2016-2020 yang menitikberatkan pada empat prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, yaitu peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, bencana, dan ancaman yang bersifat pandemi. Lalu intensifikasi hasil pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan sumber-sumber daya kehutanan dan perikanan.

Titik berat lainnya adalah penurunan tingkat angka kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; serta  peningkatan kualitas kebijakan dan kemitraan untuk ketahanan pangan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.