Rusia Yakin Serangan Kimia Bukan dari Pemerintah Suriah

VIVA.co.id – Salah satu anggota parlemen Suriah, Halid Abud, mengklaim serangan kimia yang dilaporkan terjadi di Provinsi Idlib, Suriah, secara sengaja diplot pemerintah asing untuk menambah tekanan politik atas Damaskus.

"Laporan mengenai serangan kimia yang terjadi kemarin, dilakukan untuk menyalahkan pemerintah Suriah. Ini adalah cara dari negara-negara Barat untuk menekan Suriah," kata Halid, seperti dikutip Sputniknews, Kamis 6 April 2017.

Menurut Halid, negara-negara Barat baru-baru ini merasa berada di pihak yang kalah, dan berusaha untuk menciptakan posisi baru agar dapat menyaingi kestabilan kehadiran Iran dan Rusia, atas Suriah.

Ia juga berpendapat, pemerintah Suriah tidak memiliki sarana untuk menjatuhkan senjata kimia, jauh dari lokasinya di Damaskus. Sebaliknya serangan tersebut justru dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mencoba "melemparkan bayangan" di bawah pemerintah Suriah.

"Pemerintah tidak mungkin melakukan serangan yang begitu jauh. Dalam konteks ini, saya yakin bahwa itu dilakukan oleh musuh-musuh Suriah yang mencoba mempromosikan perang terhadap pemerintah Suriah," ujarnya menegaskan.

Sementara itu, hal senada diungkapkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin. Menurutnya, berdasarkan data objektif, serangan yang dilakukan pemerintah Suriah ditujukan kepada fasilitas milik teroris, yang digunakan untuk memproduksi senjata kimia.

"Berdasarkan informasi tersebut, pesawat udara pemerintah Suriah justru menargetkan fasilitas milik teroris yang digunakan untuk memproduksi senjata kimia. Senjata kimia tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melawan pasukan pemerintah Suriah," ujar Galuzin kepada wartawan di Jakarta.

Selain itu pihak Kementerian Luar Negeri Suriah juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa video yang beredar secara luas merupakan video yang sengaja dipublikasikan oleh media barat.

"Kami telah meminta dilakukannya investigasi secara seimbang dan menyeluruh, karena draf yang kemarin diajukan dalam pertemuan darurat DK PBB tidak adil. Kami meminta penyelidikan yang bertanggung jawab," tegasnya.