Hubungan Bisnis RI-Afganistan Terhambat Transaksi Perbankan

VIVA.co.id – Jumlah transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Afganistan saat ini terbilang sangat kecil, yaitu USD 16 juta. Beberapa kendala seperti transaksi pengusaha kedua negara dan transaksi perbankan, merupakan faktor yang menghambat peningkatan potensi kerja sama.

Dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 5-6 April pekan depan, pembicaraan terkait potensi ekonomi dan bisnis akan menjadi salah satu fokus Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, beserta delegasinya. Ia akan bertemu dengan forum bisnis dan pengusaha Indonesia, untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut.

Direktur Asia Selatan dan Tengah dari Kementerian Luar Negeri RI, Ferdy Piay, mengatakan selama ini Afganistan mengalami kesulitan dalam mengimpor barang dari beberapa negara. Karena tak memiliki pelabuhan, Afganistan harus memanfaatkan negara ketiga seperti Iran dan Pakistan, untuk memperoleh berbagai barang impor.

"Selama ini Afganistan kesulitan impor, biasanya kalau tidak dari Pakistan, Iran atau lewat jalur Dubai. Kendala Indonesia adalah berbagai barang konsumsi kita tidak tercatat karena melalui pihak ketiga. Dengan adanya delegasi bisnis, kita akan dorong interaksi langsung," kata Ferdy di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis 30 Maret 2017.

Daftar Hitam

Selain terkait impor, kendala besar yang juga dihadapi oleh Afganistan adalah transaksi perbankan. Ferdy menjelaskan bahwa meskipun negara Afghanistan tidak termasuk dalam blacklist perbankan, namun ada beberapa entitas di Afganistan yang termasuk dalam blacklist.

"Jadi untuk transaksi perbankan ini adalah kendala besar. Kemungkinan kedatangan Presiden Ghani ini akan membicarakan hal tersebut dan mencari solusi," ujar Ferdy.

Saat ini, sudah ada beberapa produk Indonesia yang diekspor ke Indonesia seperti consumet product. Namun beberapa produk selain consumer product yang juga masuk ke Afghanistan antara lain ban, karet, barang elektronik dan produk makanan pokok.

Rencananya, Presiden Ghani akan menandatangani empat MoU dengan Indonesia yaitu di bidang pendidikan, pertanian, statistik dan reformasi administrasi publik. (ren)