Pemberantasan Illegal Fishing Harus Mengikat secara Hukum

VIVA.co.id – Makoto Seta, peneliti dan pengajar di Yokohama City University, Jepang, menyebut ada tiga instrumen untuk memerangi IUU Fishing di Asia Tenggara.

Ketiganya yaitu Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices termasuk Combating IUU Fishing in the Region, ASEAN-Southeast Asia Fisheries Development Center Strategic Partnership dan Coral Triangle Initiative.

"Namun demikian, tidak satu pun dari mereka yang mengikat secara hukum. Memang benar bahwa instrumen yang tak mengikat terkadang berperan sebagai standar penting yang kebanyakan dipatuhi sebuah negara," kata Makoto, di Jakarta, Senin 13 Maret 2017.

Faktanya, lanjut Makoto, illegal fishing harus dihukum sesuai sistem hukum masing-masing negara. Kerangka kerja internasional yang mendukung sistem ini juga harus terikat hukum.

"Dalam konteks tersebut, kecenderungan untuk mengkriminalisasi IUU Fishing mampu mendorong kerja sama yang berdasarkan hukum, seperti misal dengan menetapkan perjanjian regional baru untuk memerangi IUU Fishing," ungkapnya.

Sekarang, IUU Fishing telah menjadi masalah keamanan. Sejak menimbulkan konflik antara negara, karakterisasi IUU Fishing tidak selalu membantu sebuah negara untuk membuat peraturan baru, meski dapat memperkuat Coast Guard Agency mereka.

"Ini bukti bahwa konsep keamanan sebuah negara berkaitan dengan aktivitas militer negara tersebut untuk melawan negara lain. Di sisi lain, konsep kriminalisasi yang mengarah kepada kerja sama antar negara menjadi lebih mudah. Hal ini, karena lembaga kepolisian umumnya berkaitan dengan kriminalitas, bukan militer," ucap Makoto.

Untuk negara yang memiliki dua elemen ini, Angkatan Laut dan lembaga Penjaga Pantai (Coast Guard agency) seperti Jepang dan Indonesia, penting bagaimana mengalokasikan tugas dua organisasi tersebut. "Hal ini, karena Coast Guard lebih mudah bekerja sama dengan mitra negara lain. Selain itu, mereka juga dapat terlibat lebih efektif dalam aktivitas kepolisian," tegas Makoto.