RI Ingin Makin Banyak Perempuan Jadi Pasukan Perdamaian PBB

VIVA.co.id – Indonesia menegaskan bahwa peran perempuan dalam meredam konflik di penjuru dunia kian diperhitungkan. Itu sebabnya perempuan jangan lagi dipandang sebelah mata untuk menjadi “pelopor perdamaian,” bahkan bisa diandalkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengatasi berbagai konflik di mancanegara.

Seruan itu dilontarkan oleh delegasi Indonesia saat menyelenggarakan diskusi panel di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Berlangsung pada 23 Februari 2017, panel itu membicarakan peran wanita dalam misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB, yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34).

“Personel wanita pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dewasa ini semakin memiliki peran signifikan dalam memelihara perdamaian serta pembangunan paska-konflik di berbagai benua,” kata Wakil Tetap/Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani, seperti yang disiarkan oleh Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York hari ini.

Pandangan Dubes Djani itu diperkuat oleh Letnan Kolonel TNI Ratih Pusparini, satu dari dua panelis yang dihadirkan Indonesia. “Perempuan pasukan penjaga perdamaian sebenarnya punya kemampuan lebih besar lagi dalam operasi-operasi penjagaan perdamaian dan juga dalam memelopori resolusi pasca-konflik,” kata Ratih, yang dikutip laman United Nations Radio.

“Personel perempuan biasanya lebih bisa membaur dengan masyarakat lokal dibandingkan personel laki-laki. Hal ini yang memberikan nilai lebih bagi kesuksesan misi di daerah operasi,” kata Ratih.

Pernyataan Ratih itu pun didukung dari pengalamannya selama mengikuti sejumlah misi perdamaian PBB. Dia pernah diterjunkan dalam misi pemelihara perdamaian PBB di Suriah, Kongo dan Lebanon.

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Yuli Cahyanti. Perwira Polri ini terlibat dalam misi pemelihara perdamaian PBB di Sudan. “Personil perempuan pada umumnya lebih dekat dengan korban konflik dan pengungsi internal (IDPs), khususnya perempuan dan anak-anak,” kata Yuli.

Diapresiasi PBB

Pejabat PBB pun menyambut baik peran Indonesia selama ini dalam berbagai misi perdamaian dunia. “Kami menyambut baik komitmen Indonesia untuk tingkatkan jumlah personil perempuan dan upaya Indonesia untuk memajukan agenda perempuan, keamanan, dan perdamaian,” kata Deputi Sekretaris Jenderal untuk Urusan MPP, Herve Ladsous, yang hadir pada diskusi panel sebagai pembicara kunci.  

Forum diskusi ini juga menghadirkan sejumlah pejabat penting lainnya.  Mereka adalah Mayor Jenderal Krinstin Lund dari Norwegia, yang juga pernah menjadi Komandan Misi Pemelihara PBB di Siprus, Ingrid Dagestad, Deputi Komisaris Polisi di Liberia, serta Wakil Tetap/ Duta Besar Lebanon untuk PBB, Nawaf Salam.

Menurut Kamapradipta Isnomo dari PTRI New York, acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye pencalonan RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019 – 2020. Turut hadir sebagai moderator, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dari Kementerian Luar Negeri RI, Andy Rachmianto.

Panel diskusi itu dihadiri oleh lebih dari 120 peserta di Markas Besar PBB, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dari Sekretariat PBB, Departemen Misi Pemelihara Perdamaian PBB, Departemen Pendukung Operasional PBB, negara-negara anggota PBB serta akademisi yang berkecimpung dalam isu perdamaian.

Sejalan dengan amanah konstitusi, Indonesia telah terlibat dalam misi pemeliharaan PBB sejak 1957. Saat ini, Indonesia berada pada ranking ke-9 negara kontributor personil militer dan polisi pada misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Kongo), MINUTSAH (Haiti), MINURSO (Sahara Barat), UNISFA (Abyei), UNMISS (Sudan Selatan).

Indonesia sampai kini mengirim 2.872 personel untuk misi-misi perdamaian PBB. Sebanyak 60 di antara mereka adalah perempuan dari TNI maupun Polri.