Selesaikan Konflik Rohingya, Ini Cara RI 'Luluhkan' Myanmar

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Desra Percaya.
Sumber :
  • VIVAnews/Kementrian Luar Negeri RI

VIVA.co.id – Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat diterima kehadirannya di Myanmar, terutama terkait penyelesaian konflik Rohingya. Hal ini tak lepas dari hubungan sejarah dan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak lama.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, mengatakan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar telah terjalin sejak 1949.

"Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa Myanmar merupakan salah satu negara sahabat dalam perjuangan dan memenuhi kemerdekaan penuh," kata Desra, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Ia mengatakan perlu dipahami bahwa kondisi politik di Myanmar sedang mengalami perubahan besar, di mana semula mengalami kekuasaan militer sejak 1962, lalu berubah di bawah kepemimpinan Daw Aung San Suu Kyi pada 2015.

"Faktanya Suu Kyi tidak memiliki pengaruh dalam isu pertahanan, perbatasan, serta dalam negeri. Hingga kini militer juga masih menguasai kursi parlemen," tutur Desra.

Terkait peran Indonesia, sejak awal pemerintah memilih menggunakan metode 'constructive engagement, dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia etnis Rohingya.

"Kita tidak pernah kritik keras di luar, tetapi lebih dengan pendekatan dan bertemu langsung. Tapi tetap kita sampaikan posisi kita dengan keras. Cara ini efektif membawa perubahan di Myanmar," ujarnya.

Desra menambahkan, beberapa diplomasi kemanusiaan sudah dilakukan Indonesia. Salah satunya, pada 29 Desember 2016, Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk warga Rohingya sebanyak 10 kontainer yang terdiri atas makanan cepat saji, pakaian dan makanan anak.

Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine dan bantuan tanggap darurat senilai US$2 juta untuk warga Muslim dan non-Muslim. "Jadi, bantuan kemanusiaan Indonesia disalurkan kepada pihak-pihak yang terdampak krisis melalui jalur pemerintah," paparnya. (one)