Indonesia Jadi Guru Demokrasi dan Rekonsiliasi untuk Myanmar

VIVA.co.id – Menteri Informasi Myanmar, U Pye Mint, bersama sekitar 30 delegasi lainnya hari ini, Rabu, 25 Januari 2017, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat. Tujuan kunjungan delegasi Myanmar ini adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi dari Indonesia.

Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan bahwa sebagai tetangga dan sesama saudara di ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu mengatasi masalah di Rakhine state.

"Indonesia adalah laboratorium yang baik bagi Myanmar untuk bisa belajar terkait dengan proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi. Kita sendiri mengalami hal serupa terutama ketika proses transisi menuju demokrasi penuh yang dimulai pada tahun 1997 lalu. Kita juga punya pengalaman terkait rekonsiliasi konflik di Maluku beberapa tahun lalu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arramanatha Nasir di Jakarta.

Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan di Myanmar, khususnya di Rakhine. Seperti diketahui dalam dua bulan terakhir, Menlu Retno telah tiga kali berkunjung ke Myanmar dan satu kali ke Bangladesh untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Budha, Islam, State Counselor Aung San Suu Kyi, Menteri Sosial dan wakil dari organisasi PBB.

Untuk jangka panjang dan menengah, Arrmanatha mengatakan, bahwa Menlu RI telah menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti mobile clinic, rencana pembangunan pasar perdamaian serta dialog antar agama dan komunitas.

"Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas untuk tercapainya perdamaian stabilitas dan pembangunan inklusif," ujarnya. (ase)