Sikap Intoleran Trump Picu Pelanggaran HAM Besar-besaran

VIVA.co.id – Setiap tahun, Human Rights Watch menerbitkan laporan yang menyoroti ancaman terhadap masyarakat di seluruh dunia. Sorotan ini terutama ditekankan di beberapa tempat seperti China, Filipina dan Suriah.

Tahun 2017, HRW juga menyoroti ancaman terhadap hak asasi manusia, oleh munculnya gerakan-gerakan populis di Eropa, termasuk pemilu yang dimenangkan Donald Trump sebagai Presiden AS.

"Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS setelah kampanye telah menyulut kebencian dan intoleransi. Selain itu, meningkatnya pengaruh partai politik di Eropa yang menolak hak-hak universal, telah menempatkan sistem HAM menjadi beresiko," tulis Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, dikutip dari Independent, Selasa, 17 Januari 2017.

Roth menilai, Trump dan berbagai politisi di Eropa mencari kekuasaan dengan menggunakan isu rasisme, xenophobia, kebencian terhadap kaum wanita dan nativisme.

"Mereka semua mengklaim bahwa masyarakat harus menerima pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya diperlukan untuk melindungi pekerjaan, menghindari perubahan budaya atau mencegah serangan teroris," kata dia.

Selama masa kampanye pemilu, Trump banyak menyoroti hal yang dianggap pengamat sebagai sebuah usulan bersifat otoriter. Trump menyerukan AS untuk menyiksa tersangka teror, mengancam akan menuntut media dan mengubah hukum pencemaran nama baik, dan mengusulkan deportasi massal migran tanpa dokumen.

Roth menilai kampanye Trump adalah salah satu contoh politik intoleransi. Menurutnya, pengusaha properti itu telah menanggapi mereka yang tidak puas dengan situasi ekonomi dan masyarakat, yang semakin multikultural dengan retorika yang menolak prinsip dasar martabat dan kesetaraan

"Usulan kebijakan ini mengancam akan merusak kemajuan hak asasi manusia yang telah membaik dalam beberapa dekade. Pemerintahannya mempertaruhkan pelanggaran hak asasi besar di Amerika," ujarnya menegaskan. (ase)