Duterte Berlakukan Darurat Militer Jika Narkoba Memburuk

VIVA.co.id – Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan mempertimbangkan status darurat militer, jika masalah narkoba semakin memburuk. Ia menegaskan tak akan ada yang bisa menghentikannya, dari keputusan tersebut.

"Saya harus melindungi rakyat Filipina. Ini adalah tugas saya untuk menyatakan darurat militer. Tidak peduli tentang Mahkamah Agung, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ini kewajiban saya untuk mempertahankan kehidupan bangsa," kata Duterte, seperti dikutip Al Jazeera, Senin, 16 Januari 2017.

Di bawah Konstitusi Filipina tahun 1987, presiden dapat mengumumkan keadaan darurat hingga 60 hari, dalam kasus invasi atau pemberontakan. Konstitusi tersebut tidak menyebutkan kekerasan narkoba sebagai pembenaran untuk menyatakan darurat militer.

Kongres dan Mahkamah Agung pun memiliki kekuatan untuk meninjau langkah tersebut. Namun Duterte dengan tegas mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk melindungi rakyat Filipina dari jeratan narkoba.

"Bukan tentang invasi, pemberontakan. Bukan juga tentang bahaya. Saya akan mengumumkan keadaan darurat, untuk melindungi generasi bangsa Filipina," Duterte menegaskan.

Ini bukan kali pertama Duterte secara terbuka membahas darurat militer. Pada Kamis lalu, ia mengatakan ketentuan konstitusional yang memberikan kekuatan bagi Kongres dan Mahkamah Agung untuk meninjau deklarasi darurat militer, perlu direvisi. 

Filipina pernah mencatat terjadinya darurat militer di negara tersebut pada tahun 1972, ketika Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer dengan alasan ancaman pemberontakan komunis di negara itu.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Duterte marah ketika Hakim Agung mengirimkan surat yang mempertanyakan keputusannya untuk merilis nama-nama hakim, yang dituduh memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba secara ilegal.

"Jika ini akan terus berlanjut dan jika Anda akan mencoba untuk menghentikan saya, maka bagus. Apa kalian ingin saya menyatakan darurat militer?" ujarnya.

Duterte memenangkan pemilihan presiden Mei 2016, sebagian besar karena kampanyenya untuk memerangi perdagangan obat ilegal. Pada pertengahan Desember, kurang dari enam bulan kepresidenannya, lebih dari 6.000 orang tewas sebagai bagian dari perang melawan narkoba. Puluhan lainnya telah dilaporkan tewas sejak 1 Januari 2017. (ase)