Stabilitas dan Perdamaian Dunia Jadi Fokus Diplomasi RI 2017

VIVA.co.id –  Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, memaparkan peran penting pertemuan antar-negara di dunia demi terciptanya hubungan kerja sama yang langgeng. Selama tahun 2016, Indonesia disebut aktif berkontribusi melalui berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin negara maupun diplomatnya.

Dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menlu, Selasa 10 Januari 2017, ia menyebut Presiden RI, Joko Widodo, telah melakukan 55 pertemuan bilateral dan internasional, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan 13 pertemuan, Menlu Retno Marsudi 302 pertemuan, dan Wakil Menlu  Abdurrahman Mohammad Fachir 35 pertemuan.
 
"Indonesia juga membuka hubungan diplomatik dengan tiga negara, yaitu Chad, Central African Republic, dan Equatorial Guinea. Kini Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan 190 dari 193 negara anggota PBB," ujar Menlu Retno Marsudi di gedung Nusantara Kemlu, Jakarta Pusat.
 
Diplomasi Indonesia selalu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Diplomasi Indonesia, ujar Menlu, terus menyampaikan pesan perdamaian kepada Iran dan Arab Saudi. Atas inisiatif Indonesia, Contact Group on Peace and Reconciliation dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) berhasil disetujui.

"Indonesia telah mengirimkan 2.731 personel pada sembilan misi PBB dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian dunia," ungkap Menlu Retno.
 
Melalui berbagai forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI, ASEAN, G20, MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia), dan Bali Democracy Forum, Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerja sama dan dialog, serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi, pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan.

Krisis di Palestina

Selain mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil'alamin sekaligus penghormatan bagi keberagaman, Indonesia juga mendorong peran perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta koherensi kebijakan dan tata ekonomi global yang adil.

Indonesia bersama Norwegia, Kolombia, Ethiopia, Ghana, Yordania dan Meksiko, telah menyerahkan masukan reformasi PBB kepada Sekretaris Jenderal baru PBB, Antonio Guteres, dalam bentuk UN 70: A New Agenda for the Next Secretary-General.
 
"Khusus mengenai Palestina, kita memiliki dua pilihan, apakah kita akan pasif atau aktif, do nothing or do something. Indonesia chooses to do something," tegas Menlu Retno.
 
"Indonesia tidak akan mundur dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina," tutur mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia itu.
 
Menlu Retno menambahkan Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa mengenai Palestina, Al Quds Al Sharif di Jakarta pada bulan Maret 2016. KTT ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan berbagai terobosan dan aksi nyata.
 
"Indonesia akan menggalang sebanyak mungkin dukungan agar penyelesaian 'Two State Solution' dapat terealisasi. Namun kita menyadari bahwa terdapat jalan yang terjal di depan kita," jelasnya.
 
Untuk itu, Indonesia mendukung inisiatif Konferensi Internasional gagasan Prancis dengan menghadiri pertemuan di Paris, Juni 2016 dan akan kembali mengahadiri pertemuan lanjutan di Paris pada bulan Januari 2017.
 
Menlu mengatakan, sebagai terobosan diplomatik, Indonesia telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah dan berencana membuka rumah Indonesia di Palestina.

(ren)