Pengamat Australia Tuding Gatot Ambisi Jadi Presiden

Dok. Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Penghentian sementara kerja sama militer antara Australia dan Indonesia oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai bagian dari strategi dalam membangun karir politiknya.

Sebab, penangguhan ini tanpa keterlibatan atau sepengetahuan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Tudingan itu dilontarkan Guru Besar Universitas Nasional Australia, Greg Fealy. Menurit dia, Gatot memiliki ambisi politik pribadi. Ia bahkan menegaskan bahwa Gatot ingin menjadi calon Wakil Presiden atau Presiden Indonesia.

"Dia seorang pria yang mengklaim punya kemampuan dan opininya yang sangat tinggi. Para elit politik di Indonesia melihat dirinya sebagai pemain. Ketika dia membuat pernyataan seperti ini (memutuskan kerja sama militer) dia tidak hanya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata tetapi juga ingin menunjukkan kapasitasnya di dunia politik ke depan," kata Fealy, yang juga pakar Politik Indonesia, seperti dikutip situs afr.com, Jumat, 6 Januari 2017.

Ia mengingatkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, bahwa saat ini pentingnya penguatan hubungan sipil dan militer dalam kabinet pemerintahannya.

Tak hanya itu, Fealy mengaku khawatir bila Jokowi dan Ryamizard 'tidak mampu atau enggan' untuk menyelesaikan sengketa ini dengan sesegera mungkin.

Sementara itu, Bob Lowry, Penulis Buku The Armed Forces of Indonesia, mengungkapkan, reaksi yang diutarakan Gatot soal pemutusan kerja sama militer lebih kepada pertaruhannya. "Ini gambaran besar peta perpolitikan di Jakarta," katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah Gatot akan bertahan dalam posisi 'kerasnya' saat ini padahal penghentian kerja sama ini tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Dia sudah memiliki tali yang cukup untuk menggantung dirinya sendiri. Ya, dan dia memang melakukannya. Selanjutnya, apakah Jokowi ingin menghabiskan masa kepemimpinan bersamanya (Gatot), dan berapa lama hal itu akan membawanya," papar Lowry.

Personel TNI dan militer Australia saat latihan bersama (Reuters,com).

Lowry menambahkan jika Presiden Jokowi tidak mengganti posisi Gatot, cepat atau lambat, hal itu akan berdampak dalam beberapa bulan ke depan.

Memang, pada Kamis lalu, Joko Widodo mengatakan bahwa hubungan kedua negara tetap dalam kondisi baik. "Masalahnya harus diklarifikasi terlebih dahulu di tingkat operasional sehingga situasi tidak akan memanas," ungkapnya.

Adapun, mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia, John McCarthy, menggambarkan sosok Gatot sebagai seorang 'nasionalis' dan meragukan jika petinggi militer Indonesia lainnya akan memiliki reaksi yang sama atas kejadian ini.