Malacanang: Duterte Tak Mungkin Membunuh di Luar Hukum

VIVA.co.id – Menteri Komunikasi Filipina, Martin Andanar, menegaskan masyarakat jangan menelan mentah-mentah informasi yang mengaku sebagai mantan anggota Davao Death Squad (DDS).

Dalam pengakuannya di depan Komite Senat Filipina, pria yang dikenal bernama Edgar Matobato, menuding Presiden Rodrigo Roa Duterte memerintahkan menyerang masjid dan warga Muslim saat dirinya masih menjabat Wali kota Davao pada 1993 silam.

Menurut Andabar, Presiden Duterte tidak mampu memerintahkan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) di kota kelahirannya.

"Saya tidak berpikir dia (Duterte) mampu memberikan arahan seperti itu," kata Andanar, dalam konferensi pers di Istana Malacañang, Manila, seperti dikutip situs Manila Bulletin, Kamis, 15 September 2016.

Ia juga mencatat bahwa Komisi Hak Asasi Manusia Filipina tidak dapat membuktikan tuduhan bahwa Duterte terkait dengan kelompok yang dikenal dengan 'main hakim sendiri' (DDS) selama 22 tahun menjabat sebagai kepala daerah.

Matobato juga mengaku, pada 1993, terjadi aksi pemboman di Gereja Katedral Davao. Dengan lantang, ia mengakui jika Duterte memerintahkan kelompoknya untuk melakukan pengeboman terhadap sebuah masjid dan membunuh para tersangka Muslim.