Scarborough Shoal, Pulau Kecil Biang Konflik China-Filipina

Sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Sumber :
  • U.S. Navy/Handout via Reuters/File Photo

VIVA.co.id – Ketegangan di wilayah Laut China Selatan antara Filipina dan China pasca putusan Pengadilan Arbitrase Internasional belum juga mereda. Beberapa waktu belakangan, ketegangan ini kembali dipicu saat beberapa kapal China diketahui mendekat ke Scarborough Scoal.

Akademisi Hukum Konstitusi Internasional, Julian Ku, menjelaskan Scarborough Shoal merupakan salah satu wilayah di LCS yang sejak beberapa tahun lalu telah memicu ketegangan antara kedua negara tersebut. Dalam hal ini, China mengklaim Scarborough, yang hanya terdiri dari beberapa temburu karang, sebagai sebuah pulau.

"Keseluruhan persengketaan antara China dan Filipina sejak beberapa tahun lalu memang bermula dari Scarborough Shoal, yang jaraknya sekitar 140 mil dari daratan Filipina. Dalam hal ini, Filipina meyakini bahwa wilayah ini masih termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif negaranya," kata Julian kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

Namun, ia melanjutkan, China menganggap wilayah ini masih termasuk ke dalam area teritorialnya, sehingga negeri itu menganggap memiliki kontrol dan kuasa atas wilayah tersebut. Hal inilah yang memicu ketegangan, dan menyebabkan Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Internasional di Den Haag.

"Sebelumnya, Filipina hanya berargumen tanpa beraksi. Namun karena dianggap telah melanggar kedaulatan, Filipina pun membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Bagi Filipina, Scarborough tak hanya terumbu karang, melainkan gugusan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan kaya akan sumber daya maritimnya," ujar Julian.

Menurutnya, potensi konflik dan sengketa akan terus bergulir jika antara Filipina dan China tidak duduk bersama dan membuat batasan yang jelas terhadap wilayah ini. Sejak awal tahun ini, China memang diketahui mengirimkan beberapa kapal tongkang pengerukan ke Scarborough, namun belum ada tanda-tanda aktivitas reklamasi sejauh ini.

"Tekad  pemerintah menjaga perekonomian nasional lebih terbuka dan kompetitif harus didukung,” katanya.

(ren)