Mayoritas Warga Thailand Setuju Konstitusi Militer

VIVA.co.id - Warga Thailand memulai referendum mengenai konstitusi baru untuk membuka jalan bagi pemilihan umum 2017 mendatang di negara tersebut. Warga negara menuju tempat pemilihan suara, Minggu, 7 Agustus 2016. Konstitusi baru ini dirancang oleh pemerintahan junta militer. Berdasarkan laporan terbaru, sekitar 80 persen surat suara sudah dihitung.

Hasil dari Komisi Pemilihan Umum Thailand menunjukkan 62 persen setuju hal tersebut, sedangkan 37,9 persen menolaknya. 

Pemungutan suara ini adalah ujian bagi junta militer yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Ia adalah sosok yang berhasil melakukan kudeta meggulingkan PM Yingluck Shinawatra pada 2014 lalu.

Junta menyatakan bahwa konstitusi baru ini dirancang untuk memperbaiki situasi politik yang tidak stabil lebih dari satu dekade ini. 

Prayuth menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri jika masyarakat Thailand menolak konstitusi tersebut. Pemilihan umum tetap dilaksanakan tahun depan, apapun hasilnya nanti.

"Saya mendorong semua orang untuk keluar dan memilih. Untuk memutuskan masa depan negara," kata Prayuth di depan awak media seperti dilansir dari Reuters. 

Menurut Jenderal Polisi Piyaphan Pingmuang sejauh ini pemungutan suara berjalan lancar. "Belum ada insiden untuk memprotes atau gerakan politik lainnya," ungkapnya.

Sekitar 200 ribu personel polisi dikerahkan menjaga jalannya pemilihan suara demi konstitusi baru.

Meski demikian, pemungutan suara ini juga menimbulkan pro dan kontra. Polisi menahan puluhan orang di antaranya politisi dan aktivisi mahasiswa yang menentang pemungutan suara tersebut.

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Komisi Pemiihan Umum Thailand, Boonyakiat Rakchartcharoen menjelaskan dari kasus yang ditemukan selama pemungutan suara, 21 kasus pemilih merobek surat suara, ada yang disengaja dan juga tidak disengaja. Dilaporkan sekitar 50 juta pemilih mengikuti pemungutan suara.