Pembebasan Sandera Abu Sayyaf, JK Harap Filipina Keras
Sabtu, 6 Agustus 2016 - 14:21 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Pemerintah Indonesia menyerahkan kepada pemerintah Filipina terkait pembebasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
"Upaya akan kita kembalikan pada pemerintah Filipina," kata Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di Hotel Aston, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Agustus 2016.
Upaya diplomasi pun, kata dia juga terus dilakukan. Diharapkan, pemerintah Filipina bisa bersikap lebih keras terhadap kelompok Abu Sayyaf, agar para WNI yang disandera bisa segera dibebaskan.
"Kami selalu diplomasi. Mudah-mudahan Filipina yang keras," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh orang dari 13 Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat Charles 001 asal Samarinda, Kalimantan Timur disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 20 Juni 2016 lalu.
Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2016, tiga orang dari tujuh ABK yang dipekerjakan oleh warga negara Malaysia untuk menangkap ikan disandera lagi oleh mereka.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir juga mengemukakan upaya penyelamatan 10 WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf, perlu dilakukan dengan cara yang terukur. Karena itu komunikasi antara Indonesia dan Filipina juga dilakukan secara intensif.
"Pemerintah Indonesia tentu ingin segera membebaskan WNI, namun semua perlu dilakukan secara terukur karena harus menjaga supaya kondisi WNI tersebut tidak terancam. Kami pastikan bahwa Indonesia dan Filipina terus mengupayakan segala cara untuk membebaskan sandera dengan selamat," kata Arrmanatha kepada wartawan, Kamis 4 Agustus 2016.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina kembali bertemu di Bali, untuk membahas langkah pengamanan wilayah maritim di ‎Laut Sulu, Filipina.
Topik yang dibahas antara lain, hasil pertemuan staf militer ketiga negara bidang intelejen dan operasi, serta perkembangan Framework of Arrangement yang telah ditandatangani di Jakarta 14 Juli lalu, dalam forum Joint Working Group. Selain itu, para Menteri Pertahanan ini juga saling bertukar pandangan tentang perkembangan situasi keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama.
Baca Juga :
"Upaya akan kita kembalikan pada pemerintah Filipina," kata Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di Hotel Aston, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Agustus 2016.
Upaya diplomasi pun, kata dia juga terus dilakukan. Diharapkan, pemerintah Filipina bisa bersikap lebih keras terhadap kelompok Abu Sayyaf, agar para WNI yang disandera bisa segera dibebaskan.
"Kami selalu diplomasi. Mudah-mudahan Filipina yang keras," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak tujuh orang dari 13 Anak Buah Kapal (ABK) Tugboat Charles 001 asal Samarinda, Kalimantan Timur disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada 20 Juni 2016 lalu.
Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2016, tiga orang dari tujuh ABK yang dipekerjakan oleh warga negara Malaysia untuk menangkap ikan disandera lagi oleh mereka.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir juga mengemukakan upaya penyelamatan 10 WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf, perlu dilakukan dengan cara yang terukur. Karena itu komunikasi antara Indonesia dan Filipina juga dilakukan secara intensif.
"Pemerintah Indonesia tentu ingin segera membebaskan WNI, namun semua perlu dilakukan secara terukur karena harus menjaga supaya kondisi WNI tersebut tidak terancam. Kami pastikan bahwa Indonesia dan Filipina terus mengupayakan segala cara untuk membebaskan sandera dengan selamat," kata Arrmanatha kepada wartawan, Kamis 4 Agustus 2016.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina kembali bertemu di Bali, untuk membahas langkah pengamanan wilayah maritim di ‎Laut Sulu, Filipina.
Topik yang dibahas antara lain, hasil pertemuan staf militer ketiga negara bidang intelejen dan operasi, serta perkembangan Framework of Arrangement yang telah ditandatangani di Jakarta 14 Juli lalu, dalam forum Joint Working Group. Selain itu, para Menteri Pertahanan ini juga saling bertukar pandangan tentang perkembangan situasi keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama.