RI, Malaysia dan Filipina Sepakati Aturan Patroli Bersama

VIVA.co.id – Militer Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerja sama trilateral tindakan di area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama. Penandatanganan itu berlangsung di Park Lane Hotel Jakarta, Kamis malam 14 Juli 2016.
 
Dokumen tersebut ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Filipina, dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan Kemananan Nasional Perdana Menteri Malaysia, setelah ada keputusan pada pertemuan ke-3 joint working group di bidang patroli maritim diantara tiga negara ini. 
 
Kerangka ini dimaksudkan untuk mengoperasionalkan deklarasi bersama Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata ketiga negara itu yang dilakukan pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta. Lewat kerja sama ini, kesepakatan di Yogyakarta itu akan menjadi tindakan, sehingga ke depan isu atau masalah keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama, bisa segera dibicarakan.
 
Selain menyelesaikan kerangka tersebut, dalam pertemuan ke-3 ini juga didiskusikan rincian prosedur operasional standar yang akan dilampirkan di kerangka tersebut. "Hal ini akan berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional ketiga Negara, sebagai tindakan cepat untuk mengatasi berbagai masalah keamanan kawasan maritim," demikian pernyataan resmi TNI dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat, 15 Juli 2016.

Kerjasama trilateral ini bertujuan memperkuat dan mengkoordinasikan patroli pada masing-masing daerah maritim di Indonesia, Malaysia dan Filipina, melalui peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelijen, percepatan penempatan aset Angkatan Laut untuk respon cepat terhadap kapal dalam keadaan bahaya, serta ancaman pada keselamatan manusia. 

Selain itu, memelihara komunikasi secara berkala, dan koordinasi dengan pusat komando maritim, serta aset Negara di pantai dari masing-masing Negara.

Sebelumnya, gagasan kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini digagas setelah terjadi rangkaian penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina selatan. Presiden Joko Widodo tidak ingin kasus penyanderaan di wilayah laut Sulawesi itu terus berulang di perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di masa mendatang. (ren)