Sistem Paspor Baru, Kemlu Tambah Tenaga di Hong Kong

VIVA.co.id – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, mengatakan Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri telah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan sistem manajemen informasi imigrasi (SIMKIM) di Hong Kong. Peningkatan itu dilakukan merespons banyaknua kasus manipulasi data WNI yang kemudian dianggap sebagai sebuah kriminalitas oleh Hong Kong.

"Saya dan Menlu (Retno Marsudi) kemarin di Hongkong bertemu di Hongkong dengan otoritas pemerintah (Hong Kong) membicarakan mengenai hal itu. Ada dua WNI yang ditindak pidana karena kasus manipulasi data dan 14 lainnya dalam proses (verifikasi)" kata Yasonna ketika di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2016.

Ia menjelaskan dengan sistem SIMKIM maka data seluruh imigran asal Indonesia akan dipusatkan dan terintegrasi dengan e-KTP. Dengan demikian, mereka yang melakukan manipulasi data tentu akan terlihat atau ketahuan.

"Sekarang menggunakan SIMKIM sesuai standar internasional. Makanya kami ketemu (otoritas) Hong Kong untuk mengoreksi dan membuat benar masalah ini. Kami minta pengertian dari Hong Kong supaya WNI itu tidak dipidana, lalu kami minta dikasih waktu untuk penyelesaian karena ada sekitar 150 ribu WNI di Hong Kong," kata dia.

Yasonna memperkirakan, ada sekitar 30 persen data yang salah atau dimanipulasi sehingga harus banyak melakukan pemeriksaan atau verifikasi. Ia menginformasikan Menlu Retno juga sudah bertemu dengan Sekretaris Keamanan Negara yang membawahi bagian imigrasi di Hong Kong. Pertemuan itu, kata dia, bertujuan memberikan perlindungan kepada para TKI. Penyelesaian SIMKIM memakan waktu yang lama mengingat adanya keterbatasan petugas dan mesin.

"Makan waktu lebih lama karena kapasitas kita cuma 110 pegawai tapi yang mau urus paspor ada 300 orang setiap hari, kita kekurangan petugas. Kemlu sudah tambah kirimkan enam orang ke Hong Kong, Kita kirim satu mesin SIMKIM baru. Dulu mereka ambil paspor dua kali datang, sekarang cukup sekali datang dan hasil kita kirim email. Kita sediakan satu line telepon untuk rebooking karena ada TKI kita yang gaptek (gagap teknologi) tidak bisa email atau WA (WhatsApp)" ucapnya.

(ren)