Aksi 'Koboi' Orlando, Senat AS Setuju Pembatasan Senjata?

VIVA.co.id – Teror penembakan brutal warga sipil di klub malam khusus kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), Pulse, di Orlando, Florida, ternyata ‘menyentil’ para Senator Amerika Serikat. Mereka mulai berpikir agar kepemilikan senjata oleh sipil harus diatur.

Seorang Senator mengisyaratkan, pada Rabu, untuk mempertimbangkan pembatasan penjualan senjata pascatragedi Orlando. Selain itu, calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump akan membahas langkah-langkah pengendalian senjata secara terbatas.

"Trump akan melobi partainya (Republik) dan Asosiasi Senjata Nasional (National Rifle Association / NRA) untuk membahas cara-cara menghentikan tindakan terorisme serta larangan warga sipil dalam membeli senjata," kata dia, yang enggan disebutkan identitasnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 16 Juni 2016.

Saat ini, lanjut Senator itu, baik Partai Republik maupun NRA, tengah berada di bawah tekanan besar, dan menanggapi aksi penembakan massal itu adalah terburuk dalam sejarah modern AS.

NRA merupakan organisasi yang memiliki pengaruh politik kuat dalam melobi Senat.

"Jika Senat menyetujui pengendalian senjata oleh sipil maka ini akan menjadi sejarah selama lebih dari 20 tahun di AS. Larangan senjata yang diajukan, salah satunya, berjenis senapan serbu semi-otomatis, seperti AR-15 yang digunakan pelaku penembakan Orlando. Terakhir kali Senat meloloskan pengendalian pemilikan senjata tahun 1994 saat pemerintahan Presiden Bill Clinton," ungkapnya.

Seperti diketahui, kaum Republiken (sebutan bagi Partai Republik) selama bertahun-tahun tidak menyetujui aksi pengendalian pemilikan senjata. Mereka mengklaim hal itu sama saja menginjak-injak hak asasi warga untuk memiliki senjata sebagai pelindung diri sebagaimana dijamin dalam Konstitusi AS.

Pemerintahan Presiden Barack Obama pernah ingin memperketat kepemilikan senjata oleh sipil pada 2012.

Ia menyerukan kepada para pemilik senjata yang menggunakan senapan untuk berburu, olahraga dan kepentingan perlindungan menanyakan apakah kelompok yang selama ini menentang UU Pengendalian Senjata benar-benar telah mewakili aspirasi mereka.

Alasan lain terkait susahnya mengatur peredaran senjata adalah penerapan hukum yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Ada negara bagian yang menyetujui maupun menolak.