Duterte Izinkan Warga Filipina Tembak Pengedar Narkoba

VIVA.co.id – Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, terus mendorong masyarakat untuk memburu pengedar narkoba. Ia bahkan mengizinkan dan mendesak masyarakat menggunakan senjata untuk menembak dan membunuh para pelaku kejahatan.

Saat menyampaikan pidato yang disiarkan melalui stasiun televisi nasional, Duterte, yang akan dilantik pada 30 Juni mengatakan kepada kerumunan orang di selatan kota Davao. Ia akan memberikan penghargaan besar untuk orang-orang yang menyerahkan pengedar narkoba, dalam keadaan hidup atau mati.

"Silakan hubungi polisi, atau Anda bisa melakukannya sendiri jika memiliki pistol. Saya mendukung Anda. Jika pengedar narkoba menolak ditangkap atau dibawa ke kantor polisi dan mengancam warga dengan pistol atau pisau, Anda bisa membunuhnya," kata Duterte, seperti diberitakan oleh Al Arabiya, Senin, 6 Juni 2016.

Dia juga mengatakan, akan memberikan medali penghargaan bagi siapa saja yang bisa meringkus pengedar narkoba. Duterte juga menambahkan, baginya pecandu narkoba adalah pelaku kejahatan yang tidak bisa direhabilitasi.

Duterte, yang memenangi pemilu pada 9 Mei lalu dalam kampanyenya berjanji untuk mengakhiri kejahatan dalam waktu tiga sampai enam bulan masa jabatannya. Dalam pidatonya, ia juga menegaskan bahwa kampanye anti-kejahatan yang dicanangkannya akan seperti "perang berdarah" dan sejumlah besar uang akan dikeluarkan untuk menumpas peredaran narkoba.

"Saya akan membayar Anda. Jika Anda menangkap gembong narkoba dalam keadaan mati, saya akan memberikan lima juta peso (atau setara Rp1,5 miliar)," kata Duterte.

Presiden Filipina terpilih itu dituduh telah meningkatkan tindakan "main hakim sendiri" selama lebih dari dua dekade ketika menjabat sebagai wali kota Davao, kota berpenduduk sekitar dua juta orang. Sementara itu, Duterte mengklaim telah berhasil mengubah Davao menjadi salah satu wilayah paling aman di Filipina.

Sementara itu, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia telah memberikan peringatan bahwa tindakan anti-kejahatan ala Duterte kemungkinan akan meningkatkan pelanggaran hak asasi secara meluas. Namun, Duterte dan pejabat Filipina lainnya telah menepis peringatan dari kelompok HAM mengenai bahaya "keadilan main hakim sendiri."