SOM Bali Process Tuntas Dilaksanakan

VIVA.co.id - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib, mengatakan, Senior Official Meeting (SOM) Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime ke VI atau Bali Process, usai dilakukan.

Sejak dimulai pada pagi tadi, SOM sukses membahas 14 paragraf draf untuk disahkan menjadi Bali Process Minesterial Declaration.

"Semua sudah dibahas sebanyak 14 paragraf dan untuk pertama kalinya BP akan mempunyai deklarasi yang isinya antara lain komitmen dari kita ke depannya. Apa yang mau kita lakukan termasuk kampanye, public awareness, pembentukan mekanisme, penanganan people smuggling serta kekuasaan dan kepastian mengenai migrasi, perlindungan bagi korban," kata Hasan, di Nusa Dua, Bali, Selasa, 22 Maret 2016.

Ia menerangkan, paragraf terakhir berisi suatu komitmen di mana akan ada sebuah mekanisme di Bali Process yang memberikan kesempatan bagi Co Chair, yaitu Indonesia dan Australia untuk melakukan langkah-langkah tertentu apabila ada situasi darurat. Jika ada kasus darurat dadakan, kata dia, Co Chair bisa ambil langkah awalan dan undang negara terlibat.

"Yang termasuk situasi darurat adalah kasus kemanusiaan darurat. Kalau terjadi kasus darurat, kita bisa langsung adakan pertemuan dengan Australia dan undang negara terlibat untuk duduk bersama dan mencari solusi," kata dia.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa deklarasi ini sifatnya tidak mengikat secara hukum. Ia beralasan, jika suatu dokumen diharuskan mengikat hukum maka dokumen tersebut terlebih dahulu harus melalui proses ratifikasi dan disetujui oleh parlemen.

"Kalau model seperti BP ini semua berkumpul di satu ruangan. Lalu, membahas setiap paragraf  dan ada binding tapi secara politis, moral, dan kita bisa ingatkan kapan saja mengenai isi deklarasi ini jika terjadi sesuatu. Jadi, deklarasi ini, secara moral dan politis, mengikat semua yang ada di ruangan karena mereka ikut terlibat dalam semua pembahasan paragraf," tandasnya.