Menlu: Pelantikan Konsul di Ramalah Tak Perlu Izin Israel

Menlu Palestina Riad Al Malik dan Menlu RI Retno LP Marsudi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, tidak ingin mempersoalkan lebih jauh terkait surat dari pemerintah Israel yang menolak kedatangan Menteri Retno ke Ramalah beberapa hari lalu. Bagi Retno, yang terpenting adalah pelantikan konsul kehormatan di Ramalah, telah dilaksanakan.

Rencananya, Menlu Retno hadir untuk melantik konsulat kehormatan RI di Ramalah, Palestina. Apa-pun yang dilakukan Israel terhadap upaya menggagalkan pelantikan itu, yang terpenting misi pemerintah untuk melantik telah dilakukan di Amman Jordania.

"Judulnya mission accomplished, is done. Dalam artian bahwa regardless apapun yang dilakukan oleh Israel untuk tidak mengizinkan saya masuk ke Ramalah, tetapi pelantikan konsul kehormatan Indonesia tetap dapat dilakukan di KBRI kita di Amman," ujar Retno, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 Maret 2016.

Retno mengaku, awalnya sudah diprediksi kalau rencana pelantikan di Ramalah ini akan menemui jalan terjal, terutama dari pihak Israel. Apalagi, surat itu baru diberikan pada 12 Maret tengah malam.

Sehingga, pada 13 Maret pagi hari dirinya berkomunikasi dengan Menlu Palestina. Hingga akhirnya diputuskan, tetap dilantik tapi dipindahkan ke Amman.

"Karena misi yang diberikan pada saya oleh Presiden adalah melantik konsul kehormatan dan tetap dapat dilaksanakan dengan kehadiran menteri luar negeri Palestina yang lakukan perjalanan via darat dari Ramalah menuju ke Amman. Intinya mission accomplished," katanya.

Menlu Retno menjelaskan, dalam persoalan ini sebenarnya tidak ada urusan dengan Israel. Sebab, ini persoalan hubungan antara Indonesia dengan Palestina. “Oleh karena itu,  tidak perlu ada izin dari negara Israel,” katanya, tegas.  Sehingga, Indonesia memutuskan tak menanggapi surat larangan itu, namun mengambil jalan lain dengan memindahkan tempat pelantikan.

"Apa pun yang dilakukan untuk cegah saya sampai ke Ramalah untuk menghalangi, ternyata tidak berhasil karena pelantikan tetap dapat dijalankan dengan kehadiran menlu Palestina. Jadi ini merupakan capaian politik yang bagus," ucapnya.