Australia Dukung Pemberdayaan Perempuan Indonesia

VIVA.co.id – Pemerintah Australia terus mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Mereka memiliki strategi baru untuk mewujudkan upaya tersebut.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson telah meluncurkan strategi baru Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menjelang hari Perempuan Internasional yang diperingati pada 8 Maret mendatang.

Strategi ini diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop di Canberra, dan  merupakan rencana komprehensif untuk mendorong kemajuan dalam tiga bidang utama dari kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan Australia, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pembangunan perdamaian.

"Memastikan perempuan dan anak perempuan  diperlakukan setara, diberdayakan, dididik dan dipekerjakan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Duta Besar Grigson, melalui siaran pers yang diterima oleh VIVA.co.id, Rabu, 2 Maret 2016.

"Komitmen yang komprehensif ini dibangun di atas kemitraan Australia yang telah terjalin dengan Indonesia untuk memprioritaskan kesetaraan gender melalui program-program seperti Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) dan inisiatif baru berjudul Investing in Women," katanya.

Grigson menegaskan, pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan mitra untuk memberikan kepemimpinan serta advokasi yang kuat dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di Jakarta, Duta Besar Grigson juga  meluncurkan strategi ini pada sebuah  resepsi yang diadakan di Kedutaan Besar Australia yang baru di Kuningan,Jakarta. Acara peluncuran menampilkan presentasi dari dua wanita inspiratif, Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care dan salah satu dari sepuluh wanita Indonesia yang paling inspiratif majalah Forbes tahun 2015; dan Profesor Caroline McMillen, Wakil Rektor dan Presiden Universitas Newcastle di Australia.