Kemlu Bantah KTT Luar Biasa OKI Dianggap 'Mepet'

VIVA.co.id –  Penyelenggaraan KTT extra ordinary (luar biasa) OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al Sharif, dianggap sebagai agenda yang “mepet", karena waktunya berdekatan dengan KTT reguler organisasi tersebut yang akan diadakan pada April mendatang. Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, AM Fachir, membantahnya.

"Namanya saja KTT luar biasa, berarti sifatnya emergency atau darurat, jadi, ya, kita selenggarakan sesuai dengan namanya. Kita bukan penyelenggara, melainkan tuan rumah karena berdasarkan permintaan dari Palestina dan OKI," kata Fachir di gedung Kemlu RI, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2016 .

Ia menegaskan, sebelumnya Palestina dan OKI sudah membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan Maroko sebagai negara awal yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun, Maroko menolak. Indonesia, kata dia, sudah mendapat persetujuan dari mereka.

"KTT ini tidak akan membahas banyak isu, hanya mengenai Palestina dan Al-Quds Al Sharif, semua isu baru akan dibahas oleh semua negara OKI di KTT reguler pada April," ucap dia.

Indonesia, kata Fachir, siap untuk menyelenggarakan KTT luar biasa ini. Komitmen Indonesia yang tinggi pada Palestina serta pengalaman Indonesia menyusun dan menyelenggarakan KTT dianggap layak untuk membuat Indonesia menjadi tuan rumah. KTT itu akan dilaksanakan pada Maret 2016 di Jakarta dan mengundang 57 Kepala negara anggota OKI.

Hingga saat  ini, Kemlu masih berusaha mendapatkan informasi mengenai kedatangan negara-negara anggota OKI.  "Sampai saat ini kami masih menerima berbagai informasi dari perwakilan kita di negara masing-masing dan perwakilan mereka  (negara anggota OKI) di sini. Informasi yang kita dapat masih terus berkembang," kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, Selasa, 23 Februari 2016 di gedung Kemlu, Jakarta.

Fachir menjelaskan, masih belum ada kepastian informasi mengenai tingkatan apa yang akan datang ke Indonesia, mengingat sifat KTT yang darurat ini. Mungkin, kata dia, beberapa negara memiliki agenda lain sehingga belum tentu kepala negaranya bisa hadir.

"Ada negara yang sudah konfirmasi hadir, tapi saya belum tahu apakah kepala negara atau perwakilan menteri. Untuk negara Kuartet (Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa) hari ini Pak Dirjen Multilateral (Hasan Kleib) akan bertemu dengan perwakilan negara Kuartet di Jakarta," kata dia.