Kemlu: Banyak Negara Menanti Dihelat Forum Bali Demokrasi
Senin, 30 November 2015 - 15:57 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id - Indonesia pada tahun ini kembali menyelenggarakan Forum Bali Demokrasi (BDF) VII di Nusa Dua, Bali. Penyelenggaraan BDF tahun ini sekaligus menepis spekulasi di era Presiden Joko Widodo, forum tersebut tidak akan lagi dilanjutkan.
Baca Juga :
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Esti Andayani, pada hari Senin, 30 November 2015 di kantor Kemlu mengatakan BDF tahun ini mengusung tema "Democracy and Effective Public Governance".
"Banyak sekali negara yang menunggu forum ini, karena mereka merasa forum ini sangat bermanfaat. Acara akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retmo Marsudi," ujar Esti.
Dia menjelaskan, alasan BDF dinanti, yakni karena forum tersebut merefleksikan nilai-nilai demokrasi Indonesia yakni Home Grown Democracy, pluralisme dan inklusif. Indonesia, kata Esti, sadar masih sedikit negara-negara di Asia Pasifik yang belum menerapkan sistem demokrasi pada pemerintahannya. Oleh sebab itu, Indonesia ingin mengenalkan dan mengajak negara lain untuk ikut menganut sistem demokrasi.
"Tema kali ini kita fokuskan untuk mengimplementasikan hasil-hasil diskusi yang sudah dilakukan selama tujuh kali pertemuan sebelumnya. Setidaknya negara-negara lain bisa melaksanakan beberapa hasil forum dan saya rasa saat ini sudah mulai ada perubahan di beberapa negara," ucap Esti.
Di BDF ke-7, RI selaku tuan rumah mengundang 53 negara sebagai peserta, 67 negara dan tujuh organisasi internasional sebagai peninjau. Situasi pasca reformasi dan keberhasilan demokrasi termasuk kebebasan pers, membuat Indonesia sukses menyelenggarakan BDF dalam rangka mewujudkan tata bangun demokrasi yang kokoh di kawasan Asia Pasifik. Ada tiga sub tema pada BDF kali ini, ujar Esti, yang turut mewarnai pertukaran pandangan tentang demokrasi.
"Tentang tiga sub tema, pertama adalah mengenai membangun demokrasi dan pemerintahan yang efektif, tantangan dalam demokrasi, serta pilihan-pilihan dan prospek untuk membangun demokrasi dan pemerintah yang efektif," ujar dia.
Esti menjelaskan, tidak sedikit negara yang meminta pelatihan oleh Indonesia mengenai demokrasi termasuk tata cara Pemilu dan KPK. Sementara itu, Direktur Diplomasi Publik, Ali Busyra Basnur, memaparkan BDF tahun ini berbeda dengan tujuh BDF yang sebelumnya diadakan.
"Tahun ini kami memiliki panel diskusi dengan beragam tema. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang real, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk negara sahabat yang ingin berdemokrasi," kata Ali.