Kemlu Benarkan Perintah Tambahan Jokowi

VIVA.co.id - Kementerian Luar Negeri Indonesia membenarkan adanya penunjukkan oleh Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah Menteri untuk mengemban tugas lainnya  dalam hubungan dengan negara lain. Kemlu mengatakan penunjukan itu sebagai bentuk tindak lanjut kesepakatan ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan negara lainnya.

"Presiden telah tunjuk beberapa menteri untuk tugas tambahan mengawal tindak lanjut kesepakatan ekonomi dan investasi RI dan negara sahabat," demikian tertulis dalam akun Twitter resmi Kemlu RI, Selasa 24 November 2015.

Dijelaskan bahwa tugas tambahan para menteri tertunjuk adalah untuk menjadi Fokal Point (fokus utama) penyelesaian masalah dalam implementasi yang tetap berada dibawah koordinasi dengan Kemlu.

"Menlu Retno tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Menlu juga tetap memegang tanggung jawab penuh urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan menjalin hubungan baik antara RI dengan negara sahabat," demikian pernyataan Kemlu RI.

Dijelaskan bahwa Menlu Retno juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi luar negeri Indonesia.

Adapun sejumlah menteri yang diminta Jokowi untuk membantu adalah Menteri ESDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menkopolhukam, Menko Maritim, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kepala BKPM, Menkominfo dan Menteri Pertanian.