Kunjungi Indonesia, PM Australia Ingin Perbaiki Hubungan

Rabu, 11 November 2015 - 15:40 WIB

Oleh :

Rebecca Reifi Georgina,

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull.

Sumber :

REUTERS/David Gray

VIVA.co.id

- Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, berniat untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan ekonomi antara negaranya dan Indonesia. Hal itu akan dilakukannya saat mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Kamis, 12 November 2015, besok.

Dilansir dari

Channel News Asia

, Rabu, 11 November 2015, Australia dan Indonesia dikatakan memiliki sejarah hubungan diplomatik yang sering mengalami masalah selama bertahun-tahun. Terlebih saat Australia berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott.

Kendati demikian, Adrian Vickers, direktur Pusat Studi Asia di University of Sydney mengatakan, keinginan Turnbull untuk membangun hubungan dengan negara-negara Asia membuat pertemuan esok hari menjadi hal yang penting.

Kemlu: Miming Dua Kali Ganti Paspor

"Hal terpenting bagi Turnbull adalah mendapatkan perhatian dari Indonesia. Mereka memiliki potensi untuk memikirkan kembali hubungan kedua negara. Pertemuan ini juga merupakan hal yang bagus untuk mengingatkan Indonesia akan hubungan kerjasama ekonomi yang menguntungkan dengan Australia," kata Vickers.

Dipaparkan Vickers, Indonesia adalah mitra kerjasama terbesar bagi Australia. Salah satunya dalam ekspor gandum yang mencapai nilai US$917 juta pada 2014, disamping ekspor sapi dan juga gula. Keduanya juga bekerjasama melawan terorisme serta kekerasan, terutama terhadap kelompok militan ISIS. Australia tergabung dalam kelompok perlawanan kampanye militer AS.

Hubungan Indonesia dan Australia memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sebulan setelah Tony Abbott duduk dalam jabatannya, ditemukan adanya mata-mata dari Canberra terhadap percakapan yang dilakukan Presiden SBY dalam sebuah pertemuan.

Kebijakan Abbott mengenai kapal Indonesia yang mengangkut para pencari suaka untuk kembali ke wilayah RI juga mendapat sorotan tajam karena dianggap melanggar kedaulatan. Puncak ketegangan terjadi saat Indonesia menghukum mati dua pelaku bom Bali yang berasal dari Australia.