Penulis Blog: Soal Calo, Pers Indonesia Salah Tafsir

Sumber :
  • REUTERS / Jonathan Ernst
VIVA.co.id
-  Belakangan ini, nama dosen di SOAS University of London, Michael Buehler menjadi populer. Ia adalah orang pertama yang menulis artikel tentang adanya calo dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo  untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.


Namun, saat di wawancarai
BBC
, Senin 9 November 2015, Buehler membantah sebagian kutipan tersebut. Ia mengatakan, sejumlah media di Indonesia salah mengutip dan menafsirkan tulisannya mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama.


Ia menjelaskan, dia tidak mengatakan perusahaan di Singapura yang memfasilitasi pertemuan itu.


"Yang saya tulis dalam artikel saya pada prinsipnya, ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura, yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, sebesar US$80 ribu untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," kata Buehler seperti dikutip dari
BBC Indonesia
.


Ia menambahkan, sumber tulisan yang dibuat pada blognya itu adalah sebuah dokumen yang bisa dibuka untuk umum. Buehler juga menempatkan tautan sumber terkait pada halaman blog miliknya.


"Sumber tempat saya mendapatkannya adalah
open access , jadi semua orang bisa mendapatkannya,” ucap dia.

Kendati demikian, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, mempertanyakan klarifikasi yang dikatakan Buehler tersebut. Sebab, dengan menyebutkan kata ‘Jakarta’ dan ‘uang wajib pajak’, maka sasaran Buehler sudah jelas adalah pemerintah Indonesia.

“Buehler menyatakan pemerintah Indonesia melakukan pembayaran kepada Pareira International Pte Ltd hanya berdasarkan informasi yang ada di formulir tidaklah akurat. Ini, karena informasi dalam formulir tidak disertai dengan perjanjian sebagaimana perjanjian antara Pareira International Pte. Ltd dengan Firma Lobi R&R. Lalu, bagaimana dia dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia yang melakukan pembayaran ?” ujar Hikmahanto.


Ia melanjutkan, pernyataan Buehler dianggapnya tidak akurat, karena pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri dan Kedubes AS di Jakarta telah membantah adanya peran Firma Lobi dalam pertemuan Presiden RI dan Presiden AS. (asp)