Myanmar Gelar Pemilu, Suu Kyi Siap Menang

VIVA.co.id - Hari ini, Myanmar menggelar pemilihan umum. Menurut pengamat, ini adalah pemilu paling terbuka selama 25 tahun terakhir

Persaingan suara dipastikan akan sengit. Partai yang saat ini berkuasa, Partai Persatuan Pembangunan Solidaritas (USDP), berkuasa sejak 2011 dan disokong militer.

Saingan utamanya adalah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Dikutip dari BBC, Minggu, 8 November 2015, NLD diperkirakan menang pemilu, namun Suu Kyi tak bisa menjadi presiden karena UU melarangnya.

Suu Kyi menikah dengan seorang sejarawan asal Inggris dan memiliki dua anak. Menurut UU negara tersebut, seorang warga Myanmar tak bisa menjadi presiden jika ia menikah dengan orang asing dan memiliki anak orang asing.

Sekitar 30 juta rakyat Myanmar akan berpartisipasi dalam pemilu ini. Sekitar 664 kursi parlemen diperebutkan oleh 6.000 kandidat dari 90 partai.

Namun, sekitar 25 persen dari kursi yang tersedia telah dialokasikan untuk militer. Tak semua rakyat Myanmar bisa berpartisipasi. Ratusan ribu orang masih diabaikan, termasuk muslim Rohingya yang tak diberikan hak pilih.

Hingga hari ini, militer masih kuat menguasai Myanmar. Jika ingin mengalahkan USDP, NLD dan partai lain harus mendapat 67 persen suara dari semua kursi di parlemen.

Presiden Thein Sein berjanji akan menghormati hasil pemilu. "Saya akan menerima pembentukan pemerintahan baru berdasarkan hasil pemilu," katanya seperti dikutip dari BBC.

Sebelumnya, Thien Sien menyerukan agar rakyatnya tak memilih partai oposisi. Menurut Thein Sein, reformasi yang tergesa-gesa akan menciptakan perang dan pertumpahan darah.

Pemilu 1990, Partai NLD memenangi pemilu, namun hasil tersebut diabaikan oleh junta militer. NLD tersisih dengan kemenangannya, dan militer kembali berkuasa.

Beberapa waktu lalu, saat jumpa pers terakhir sebelum pemilu, pemimpin NLD Aung San Suu Kyi yakin, partainya akan memenangi pemilu.

"Saya akan berada di atas presiden, ini sebuah pesan yang sederhana," katanya. Suu Kyi juga menekankan, tak ada konstitusi yang melarang hal tersebut.