Jokowi Ajak TKI Kembangkan Sektor Pertanian dan Peternakan

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan moratorium pengiriman TKI ke sejumlah negara pada tahun 2017. Menjelang pemberlakuan moratorium, pemerintah menyiapkan strategi khusus, agar TKI tidak menjadi pengangguran dan terkatung-katung di Indonesia.

Tiga institusi yakni Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Daerah Tertinggal dan Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki strategi khusus untuk mengantisipasi hal tersebut. Mereka akan menyiapkan program pelatihan TKI, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

“Pemerintah, khususnya Kemlu berupaya meningkatkan kapasitas pasca menjadi TKI. Sehingga ketika kembali ke Tanah Air mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih dari itu," ujar juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2015.

Untuk menggarap sektor pertanian di Tanah Air, Kemlu sudah bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Hong Kong. Mereka akan membantu menyosialisasikan kepada TKI di sana yang akan kembali ke Tanah Air.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, di tempat yang sama mengatakan, Hong Kong akan menjadi target negara pertama untuk pelatihan itu. Alasannya, dalam kunjungan Presiden Jokowi awal Januari tahun ini, para TKI meminta untuk diadakan pelatihan, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

“Karena, sebagian besar TKI Hong Kong berasal dari desa,” ujar Iqbal.

Hal senada disampaikan Konsul Jenderal Hong Kong, Chalief Akbar. Dia mengatakan, sektor pertanian dan peternakan yang menjadi fokus pelatihan karena ilmu yang didapat di bidang tersebut bisa diterapkan di desa masing-masing TKI.

“Untuk di Hong Kong, kami akan melakukan proyek selama kurang lebih dua bulan, timelinenya pertengahan September, tim dari UGM datang memberikan modul dan ada sekitar 200 TKI,” ujar Chalief.

Sementara, Guru Besar Perumahan Rakyat, Universitas UGM, Tony Atyanto Dharoko yang menangani langsung pembuatan modul, menyampaikan, modul yang diberikan kepada TKI berupa CD. Pemberian modul akan dilakukan tahun ini. Kemudian di tahun 2016, mereka akan mencoba penggunaan modul elektronik.

Setelah melakukan  peninjauan di bulan Desember, Tony mengatakan, di tahun 2016 modul elektronik akan diuji coba untuk negara lainnya seperti Malaysia, Jepang, Taiwan dan Singapura.

“CD itu berisi materi mengenai usaha pertenakan, pertanian, pasca produksi, teknologi pertanian, kehutanan dan lain sebagainya. Sehingga mereka berani untuk melakukan usaha,” ujarnya.

Tony menjelaskan, modul tersebut berisi dua hal, yaitu pertama pelatihan melalui knowledge (pengetahuan) mengenai pertanian dan pertanian. Contohnya, mengenai sapi dan pakan sapi. Para TKI bisa mempejari bagaimana membuat pakan pengganti sapi sari modul tersebut. Kedua, TKI akan diajarkan cara membuat suatu rencana bisnis untuk peternakan, seperti sapi ikan, dan lain sebagainya.

Tony mengatakan, akan ada praktik dari modul tersebut, yang masih dia rancang bersama dengan timnya.

“Dalam bentuk apa, itu masih kita bicarakan,” ujarnya menambahkan.

Kemlu saat ini mencatat, dari 2,8 juta orang TKI di luar negeri, sebanyak 4 persennya bekerja di Hong Kong. 

(mus)