Pemerintah Jerman Tuntut Media dengan Tuduhan Makar

VIVA.co.id - Pemerintah Jerman, yang kerap menggembar-gemborkan kebebasan berbicara dan berekspresi dalam berbagai kasus kekerasan berlatar belakang agama, mengajukan tuntutan hukum pada media dengan tuduhan makar.

Dikutip dari laman The Guardian , Jumat 31 Juli 2015, pemerintah Jerman telah memulai penyelidikan terhadap situs berita netzpolitik.org, karena laporan mereka tentang rencana ditingkatkannya pengawasan internet.

"Jaksa penuntut federal telah memulai investigasi atas kecurigaan makar, terkait artikel yang dipublikasi netzpolitik.org," kata seorang juru bicara kantor jaksa penuntut Jerman.

Media Jerman menyebut, untuk pertama kalinya dalam waktu lebih dari 50 tahun, jurnalis di Jerman kini mendapat tuduhan makar, yang dikecam sebagian media sebagai serangan terhadap kebebasan pers.

Dia mengatakan, penyelidikan itu merupakan tindak lanjut atas keluhan yang diajukan badan intelijen Jerman, tentang artikel yang dipublikasi pada 25 Februari dan 15 April 2015, yang disebut berdasarkan bocoran dokumen rahasia.

Pada artikel yang dibuat Netzpolitik, disebutkan bahwa Kantor Perlindungan Konstitusi (BfV) sedang mencari pendanaan ekstra untuk meningkatkan pengawasan internet, juga rencana membentuk unit khusus untuk mengawasi media sosial.

Pemimpin asosiasi pers Jerman, Michael Konken, mengatakan penyelidikan itu tidak diterima. Franz Josef Strauss dipaksa mundur sebagai menteri pertahanan pada 1962, setelah berusaha menuntut Der Spiegel.

Media populer Jerman itu dituduh melakukan makar, setelah membuat sampul depan yang menggambarkan tidak siapnya pasukan Jerman Barat, untuk mempertahankan diri dari ancaman komunis saat masa Perang Dingin. (asp)