Proses Izin Berbelit Jurnalis Asing Liput Papua Dipangkas

Demikian ungkap Arrmanatha yang ditemui di kantor Kemlu, kawasan Pejambon, Jakarta Pusat. Menurut Arrmanatha, layaknya pekerjaan sebagai jurnalis lainnya untuk meliput di seluruh dunia, dibutuhkan visa. Arrmanatha menambahkan kemungkinan yang dianggap sebagai batasan oleh jurnalis asing itu, karena mereka merasa proses itu berbelit-belit. 

"Itulah yang kini tengah coba dipangkas melalui kebijakan Presiden Joko Widodo. Kami tak pernah menutup-nutupi akses untuk ke Papua," ujar Arrmanatha. 

Dia memaparkan sebagai bukti, di tahun 2015, ada delapan aplikasi peliputan ke Papua. Kedelapan aplikasi itu dipenuhi. 

"Di tahun 2014, ada 27 aplikasi dan kami mengabulkan 22 aplikasi. Lima aplikasi lainnya tak lolos karena kurang lengkap administrasinya," kata Arrmanatha. 

Sementara, terkait gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap bergerak dari luar Indonesia untuk menggalang dukungan, diplomat yang akrab disapa Tata itu menepis tidak ada satu pun negara yang memberikan dukungan terhadap gerakan separatis itu. Semua negara tetap mengakui kedaulatan Indonesia, kendati OPM bisa membuka kantor perwakilan di beberapa negara seperti Australia dan Inggris. 

"Pemerintah Australia sudah berulang kali menyampaikan tidak mendukung gerakan OPM. Kalau masalah pembukaan kantor, jika mereka mengikuti aturan di sana untuk membuka kantornya, maka bagaimana cara pemerintahnya melarang?" kata dia. 

Tata pun menambahkan agar sebaiknya isu mengenai OPM tidak dibesar-besarkan. Mereka merupakan organisasi kecil dan tidak diakui oleh pemerintah. Jika pemberitaan mengenai OPM kian meluas dan besar, maka makin besar juga gerakan separatis yang mereka buat.

Dia turut meminta kepada publik untuk mencermati gambar-gambar yang beredar di media sosial kemudian disebut sebagai tindak pelanggaran hak asasi manusia di Papua. 

"Sebab, bisa saja aksi itu terjadi di wilayah lain, lalu disebut terjadi di Papua. Padahal tidak demikian," Tata menambahkan.