Australia Sudah Sejak Lama Bayar Penyelundup Manusia
Selasa, 16 Juni 2015 - 09:05 WIB
Sumber :
- REUTERS/Lucas Jackson
VIVA.co.id - Pembayaran pada jaringan perdagangan manusia dari Indonesia, sudah dilakukan oleh intelijen Australia setidaknya selama empat tahun terakhir, termasuk di bawah pemerintahan Partai Buruh.
Dikutip dari Sydney Morning Herald
(SMH), Selasa, 16 Juni 2015, berbagai sumber mengatakan pembayaran itu telah menjadi taktik pemerintah, walau tidak selalu untuk memutar balik kapal pencari suaka.
Isu pembayaran sindikat perdagangan manusia mencuat, setelah pernyataan yang dikeluarkan enam penyelundup manusia bahwa Australia membayar mereka masing-masing $5.000 per orang.
Pembayaran itu diberikan oleh Australia, agar kapten kapal dan lima kru membawa balik kapal berisi 65 pencari suaka, kembali ke Indonesia. Isu itu telah dimanfaatkan oposisi Australia, untuk mengecam pemerintah.
Partai Buruh menuntut penjelasan dan penyelidikan, tapi setidaknya satu mantan menteri imigrasi dari Buruh, mengetahui adanya pembayaran saat partainya berkuasa.
Fairfax Media dalam laporannya, mengatakan sumber menyebut pembayaran oleh intelijen Australia, pada anggota jaringan penyelundupan manusia, telah terjadi pada 2010, saat Kevin Rudd menjabat perdana menteri.
Pembayaran itu disebut untuk memperoleh informasi, tentang cara beroperasi sindikat, juga membujuk mereka untuk tidak mengirimkan kapal-kapal. Jawaban Partai Buruh kini tidak sekeras sebelumnya.
"Melanggar hukum bagi pemerintah atau oposisi, untuk membongkar informasi keamanan atau intelijen," kata Richard Marles, juru bicara menteri imigrasi bayangan dari Buruh.
Dia mengatakan isu pembayaran itu adalah kebingungan, yang terjadi karena bantahan Menlu Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton sebelumnya, serta penolakan PM Tony Abbott untuk memberi komentar.
"Pekan lalu tuduhan muncul, dibantah oleh menteri imigrasi dan luar negeri. Bantahan ini telah menjadi sangat aneh, dengan komentar dari PM," kata Marles.
Baca Juga :
Dikutip dari Sydney Morning Herald
Isu pembayaran sindikat perdagangan manusia mencuat, setelah pernyataan yang dikeluarkan enam penyelundup manusia bahwa Australia membayar mereka masing-masing $5.000 per orang.
Pembayaran itu diberikan oleh Australia, agar kapten kapal dan lima kru membawa balik kapal berisi 65 pencari suaka, kembali ke Indonesia. Isu itu telah dimanfaatkan oposisi Australia, untuk mengecam pemerintah.
Partai Buruh menuntut penjelasan dan penyelidikan, tapi setidaknya satu mantan menteri imigrasi dari Buruh, mengetahui adanya pembayaran saat partainya berkuasa.
Fairfax Media dalam laporannya, mengatakan sumber menyebut pembayaran oleh intelijen Australia, pada anggota jaringan penyelundupan manusia, telah terjadi pada 2010, saat Kevin Rudd menjabat perdana menteri.
Pembayaran itu disebut untuk memperoleh informasi, tentang cara beroperasi sindikat, juga membujuk mereka untuk tidak mengirimkan kapal-kapal. Jawaban Partai Buruh kini tidak sekeras sebelumnya.
"Melanggar hukum bagi pemerintah atau oposisi, untuk membongkar informasi keamanan atau intelijen," kata Richard Marles, juru bicara menteri imigrasi bayangan dari Buruh.
Dia mengatakan isu pembayaran itu adalah kebingungan, yang terjadi karena bantahan Menlu Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton sebelumnya, serta penolakan PM Tony Abbott untuk memberi komentar.
"Pekan lalu tuduhan muncul, dibantah oleh menteri imigrasi dan luar negeri. Bantahan ini telah menjadi sangat aneh, dengan komentar dari PM," kata Marles.