Militer Thailand Dituding Kekang Kebebasan Berekspresi

Senin, 2 Februari 2015 - 12:59 WIB

Oleh :

Adrianus Mandey

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha

Sumber :

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

VIVA.co.id

- Sebuah forum media di Bangkok yang semestinya digelar pada Jumat, 30 Januari 2015, dibatalkan atas perintah Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), yang dibentuk militer Thailand saat melakukan kudeta pada 2014.

Dikutip dari siaran pers Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA), Senin, 2 Februari 2015, disebutkan bahwa militer menilai acara itu dapat mengganggu upaya junta militer, untuk mengembalikan perdamaian dan ketertiban.

Forum itu digelar oleh yayasan politik Jerman Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) bersama dengan Asosiasi Jurnalis Thailand (TJA), untuk peluncuran Barometer Media Asia.

Menguak Fakta HIV dan AIDS, Dokter Boyke Ungkap Perbedaannya

Wakil Presiden TJA, Manop Thip-osod, mengatakan kekhawatiran NCPO dapat dipahami, namun mereka semestinya lebih teliti untuk melihat apakah konferensi pers akan berpotensi memicu ketegangan, seperti diduga oleh militer.

Manp mengatakan pembatalan acara itu telah meningkatkan keprihatinan, atas pengekangan hak dasar untuk berekspresi, serta hilangnya kesempatan untuk mendengarkan riset akademik.

Perintah militer untuk membatalkan acara, terjadi di tengah meningkatnya kritik di media-media asing, tentang cara pemimpin junta militer Thailand menangani hukum dan rekonsiliasi nasional, serta proses reformasi.

Direktur Eksekutif SEAPA Gayathry Venkiteswaran mengatakan, dihentikannya acara peluncuran laporan sangat disayangkan, karena semestinya dapat menjadi awal yang bagus untuk reformasi media di Thailand.

Pada laporan FES disebutkan bahwa pemberlakukan undang-undang darurat dan kudeta militer pada 22 Mei 2014, memiliki dampak besar pada rendahnya nilai kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Thailand.

Simak Juga: