Israel-Hamas Sepakat Gencatan Senjata, Berlaku Mulai 19 Januari
- ANTARA/Xinhua/Nidal Eshtayeh
Gaza, VIVA - Pihak Israel dan kelompok Hamas menyetujui kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dengan gencatan senjata itu, perang di Gaza untuk sementara bisa berhenti.
Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera itu diumumkan Amerika Serikat dan Qatar selaku mediator. Dari kesepakatan itu diharapkan bisa meredakan pertempuran mematikan yang sudah merenggut puluhan ribu jiwa.
Dari pihak kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum mengkonfirmasi kesepakatan tersebut. Tahap akhir kesepakatan disebut masih dalam proses penyelesaian.
Jihad Islam Palestina menyuarakan dukungan terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Kesepakatan itu bisa menghentikan agresi militer Israel.
VIVA Militer: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
- jpost.com
Hamas butuh dukungan Jihad Islam Palestina untuk kesepakatan tersebut.
“Rakyat kami dan perlawanan mereka memberlakukan perjanjian terhormat untuk menghentikan agresi,” kata Jihad Islam Palestina dalam pernyataannya dikutip dari AP, Kamis, 16 Januari 2025.
Menurut Jihad Islam Palestina, kesepakatan antara Israel dan Hamas mencakup penarikan pasukan zionis Israel dari Gaza. Selain itu, ada pertukaran sandera dari dua pihak.
Meski demikian, pejuang Hamas masih waspada terkait implementasi penuh dari perjanjian kesepakatan itu.
Adapun dari laporan BBC, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan terima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump atas bantuannya dalam upaya pembebasan sandera.
Netanyahu juga mengapresiasi Trump terkait AS akan bekerja sama dengan Israel untuk memastikan Gaza tak akan pernah menjadi surga bagi terorisme.
"Trump dan Netanyahu sepakat untuk segera bertemu di Washington," demikian pernyataan kantor Netanyahu.
Selain itu, Netanyahu juga mengucapkan terimakasih ke Presiden AS Joe Biden yang juga berperan dalam mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera dari Hamas dan Israel.
Gencatan senjata diusulkan berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025 atau hari terakhir Biden sebagai Presiden AS menjabat.