Kronologi Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, Dari Keputusan Darurat Militer hingga Penahanan

Korea Selatan, VIVA – Pada Rabu, 15 Januari 2025, Presiden Yoon Suk Yeol ditahan untuk diinterogasi, 43 hari setelah ia mengumumkan darurat militer yang kontroversial.

Penahanan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Korea Selatan, di mana seorang presiden yang masih menjabat ditahan oleh pihak berwenang sebagai tersangka kriminal.

Dilansir dari The Korea Times, kronologi peristiwa ini dimulai pada 3 Desember 2024, ketika Yoon mengumumkan darurat militer dalam sebuah jumpa pers darurat. Dalam pengumumannya, Yoon menyebutkan bahwa langkah ini diperlukan untuk mengatasi “kekuatan anti-negara” yang dinilai mengancam negara.

Namun, langkah tersebut memicu reaksi keras dari Majelis Nasional yang segera mengeluarkan resolusi untuk mencabut deklarasi darurat militer. Yoon pun akhirnya mencabut keputusan tersebut sekitar enam jam setelah diumumkan.

Pada 14 Desember 2024, Majelis Nasional mengambil langkah lebih lanjut dengan meloloskan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Pemakzulan ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Yoon menjadi dalang di balik usaha darurat militer dan pengiriman pasukan untuk menghalangi anggota parlemen mencabut keputusan tersebut.

Sejak saat itu, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mulai menyelidiki Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. CIO memanggil Yoon untuk diinterogasi pada 18, 25, dan 29 Desember 2024. Namun, Yoon tidak memenuhi panggilan tersebut dan bahkan berusaha menunda penyelidikan dengan berbagai alasan.

Karena penolakan yang berulang, pada 30 Desember 2024, CIO mengajukan surat perintah penahanan yang disetujui oleh pengadilan keesokan harinya. Surat perintah tersebut juga disertai dengan permintaan penggeledahan di kediaman resmi Yoon di Distrik Yongsan, Seoul.

Pada 3 Januari 2025, upaya pertama untuk menahan Yoon gagal. Lebih dari 200 anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) menghalangi pihak penyidik yang ingin melaksanakan perintah penahanan, menyebabkan ketegangan yang berlangsung lebih dari lima jam.

Setelah upaya ini gagal, Yoon berusaha membatalkan surat perintah penahanan dengan alasan ilegal, namun permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan pada 5 Januari.

CIO kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan kedua pada 6 Januari 2025. Pengacara Yoon menyerahkan surat kuasa pada 12 Januari, namun menyatakan kekhawatirannya bahwa penahanan Yoon dapat mengganggu proses pembelaannya dalam persidangan konstitusional yang sedang berjalan.

Akhirnya, pada Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 10:33 pagi, surat perintah penahanan kedua dilaksanakan. Yoon menjadi presiden pertama yang ditahan dalam sejarah Korea Selatan.

Kini, CIO memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon lebih lanjut, sebelum memutuskan apakah akan mengajukan surat perintah penangkapan resmi. Kejadian ini menambah ketegangan politik di negara tersebut dan menarik perhatian dunia internasional.